Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
PEMERINTAH telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Skenario itu diharapkan dapat diimplementasikan, agar Indonesia menjadi negara maju dalam 20 tahun mendatang.
“Di jangka panjang, terkait dengan foresight, pemerintah sudah mengantisipasi beberapa skenario untuk mengeluarkan Indonesia dari middle income trap,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam seminar virtual, Selasa (15/6).
Pertama, lanjut Airlangga, pemerintah akan mengandalkan implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai pendorong perbaikan ekonomi. Regulasi itu merupakan langkah pertama dari pengambil kebijakan untuk melakukan reformasi struktural.
Baca juga: Percepatan Vaksinasi Jadi Kunci Penanganan Pandemi
Beriringan dengan implementasi UU tersebut, pemerintah akan melakukan reset and rebooting perekonomian. Hal ini dimulai dengan akselerasi digitalisasi di masa pandemi covid-19. “Ini ditanggapi pemerintah dalam program yang disiapkan dengan Bappenas, yaitu dengan skenario salah satunya digitalisasi," papar Airlangga.
"Di mana dengan on-boarding digitalisasi perekonomian yang harian digitalnya sekitar US$44 miliar, akan meningkat menjadi US$140 miliar di 2025,” imbuhnya.
Baca juga: Menkeu: Proyeksi Ekonomi Kuartal II 2021 Terancam Gagal
Nilai itu berpotensi semakin besar, jika pemerintah berhasil melakukan integrasi pelayanan industri dengan perdagangan melalui sistem digital. Hal ini diyakini mengungkit pendapatan per kapita Indonesia lebih cepat dan mengakselerasi keluar dari middle income trap.
“Dengan digitalisasi saja pendapatan kita diperkirakan pada 2040 di US$13 ribu. Namun apabila kita tambah dengan service-sifikasi, kita akan maju ke US$18 ribu pada 2037. Beberapa skenario ini akan kita tunggu untuk dikalibrasi,” pungkas Airlangga.
Dorongan untuk keluar dari middle income trap juga didukung Lembaga Pengelola Investasi/Indonesia Investment Authority (LPI/INA). Setelah dewan pengawas dan dewan direksi terbentuk, LPI tengah melakukan studi terkait perusahaan calon mitra dan melihat proyek untuk ditawarkan.(OL-11)
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan progres aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD.
Dipimpin Menko Airlangga, delegasi Indonesia bertemu pejabat AS bahas tarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis.
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Selama ini Indonesia telah memenuhi semua permintaan AS dan defisit perdagangan negara itu pun sudah tertangani.
JURU Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menyatakan pemerintah akan berusaha seoptimal mungkin untuk negosiasi tarif dengan AS.
Pemerintah Indonesia menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), membuka peluang ekspor baru
NEGOSIASI dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat masih terus berlanjut meskipun Indonesia telah ditetapkan bahwa Indonesia dikenai tarif impor sebesar 19 persen
WAKIL Indonesia di turnamen bulu tangkis Jepang Terbuka 2025 satu persatu mulai berguguran, tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan harus tersingkir
Sebelum Indonesia, Vietnam menjadi ukuran keberhasilan negosiasi dengan pemeritnah Amerika Serikat.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertolak ke Brussel, Belgia, mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu pimpinan tertinggi Uni Eropa untuk mempercepat IEU-CEPA
Keputusan tarif tersebut telah dirancang jauh sebelum Indonesia secara resmi diterima sebagai anggota penuh BRICS.
Donald Trump pada hari Kamis (10/7) menyatakan rencananya untuk menetapkan tarif menyeluruh sebesar 15% atau 20% untuk sebagian besar negara mitra dagang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved