Kelembagaan Ekonomi Petani Langkah Strategis Untungkan Pertanian

PENDEKATAN penyuluhan yang dilakukan untuk menumbuhkembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan petani. Fokusnya, melalui pengawalan dan pendampingan penyuluh.

Hal tersebut turut dibahas dalam Ngobrol Asyik (Ngobras) volume 11 di Agriculture Operation Room (AOR) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Selasa (8/6). 

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menganalogikan pembangunan pertanian maju, mandiri, dan modern mengikuti pola piramida terbalik.

Menurut Mentan, gerakan pembangunan pertanian seperti pola piramida terbalik. Petani dan penyuluh di posisi teratas, BUMN dan pihak swasta di tengah, dan terbawah adalah pemerintah, yang menggambarkan kontribusi dan porsinya paling sedikit.

"Bukan lagi zamannya petani bekerja dan berusaha tani sendiri-sendiri, harus berjamaah diawali dari kelompok-kelompok tani untuk membentuk korporasi petani dan saham korporasi dari petani," ujar Mentan SYL.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Dedi Nuryamsi, yang tampil di Ngobras, mengatakan, usaha tani itu menguntungkan.

Jika tidak menguntungkan, tuturnya, berarti ada yang salah pada saat pengolahan, on farm, dan pemasaran hasil pertanian.

"Pertanian bukan hanya sebagai hobi tapi harus menghasilkan duit yang banyak, pertanian harus menguntungkan salahsatunya dengan membentuk KEP," ujar Dedi dalam keterangannya, Rabu (9/6).

Sedangkan Ketua Harian DPP Perhiptani, Fathan A Rasyid, selaku narasumber pada acara tersebut, menjelaskan bahwa penyuluhan pertanian harus mendukung percepatan menuju pertanian maju mandiri modern dan tidak bisa bersifat parsial. 

"Harus membangun sistem yang berbasis Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan diharapkan satu BPP satu koperasi," ungkap Fathan. 

Menurutnya, saat ini diperlukan sistem untuk solusi permanen dari permasalahan klasik petani termasuk ketersedian benih yang bermutu, murah dan mudah diakses petani selaku pelaku utama. 

"Implementasi difokuskan pada Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) dengan memperkuat peran kepala BPP sebagai ketua harian Kostratani dalam mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengsinkronkan program yang masuk dalam wilayah WKBPP," tutup Fathan. (RO/OL-09)