Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PERTUMBUHAN ekonomi 10 provinsi dinilai membaik pada kuartal I 2021 dibandingkan periode kuartal IV 2020. Berdasarkan identifikasi Bank Mandiri, provinsi yang mengalami pertumbuhan positif ialah Papua (14,3%), Maluku Utara (13,5%), Sulawesi Tengah (6,3%) dan Yogyakarta (6,1%).
Kemudian, Sulawesi Utara (1,9%), Papua Barat (1,5%), Kepulauan Bangka Belitung (1,0%), Riau (0,4%), NTT (0,1%) dan Sulawesi Tenggara (0,1%). Berdasarkan pulau, Maluku-Papua merupakan pulau dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu sebesar 8,97%, lalu disusul Sulawesi sebesar 1,2%.
Sebaliknya, Bali dan Nusa Tenggara masih menjadi pulau dengan kontraksi ekonomi terbesar, yaitu -5,16%, kemudian disusul Kalimantan -2,23%, Jawa -0,83% dan Sumatera -0,86%.
Baca juga: Menkeu: Vaksinasi 1 Juta per Hari Dorong Perekonomian
"Secara umum, motor pertumbuhan di wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif adalah komoditas pertambangan mineral, yaitu nikel dan tembaga," jelas Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani," Kamis (3/6).
Adapun pertumbuhan ekonomi di sebagian besar provinsi lainnya didorong sektor informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, pertanian dan utilities (listrik, air, gas, pengolahan sampah). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi banyak ditopang oleh pengeluaran pemerintah.
Sementara itu, pengeluaran investasi sudah mulai terlihat membaik di beberapa provinsi, seperti Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Jambi dan Yogyakarta. Pengeluaran investasi juga terkait dengan perkembangan sektor komoditas. Untuk wilayah Yogyakarta kemungkinan terkait sektor infrastruktur.
Di lain sisi, pengeluaran rumah tangga masih menunjukkan kontraksi yang cukup dalam. Pengeluaran rumah tangga merupakan kunci pemulihan ekonomi, karena proporsinya dalam perekonomian nasional paling besar, yakni mencapai 56,9% pada kuartal I 2021.
Baca juga: Tahun Depan, Subsidi Listrik dan Kuota Premium Jamali Dikurangi
"Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2021 sebesar 4,43%. Pada kuartal II 2021, kami perkirakan pertumbuhan ekonomi mulai positif sebesar 7,04%," imbuh Hendi.
Pertumbuhan positif pada kuartal II 2021 akibat dari low based effect di periode sama 2020, yang terkontraksi sangat dalam akibat pandemi Covid-19. Lalu, juga karena perekonomian kuartal II 2021 sudah mengalami recovery signifikan dibandingkan tiga kuartal sebelumnya.
"Secara regional, kami melihat sektor komoditas menjadi faktor penting pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah berbasiskan komoditas CPO, batubara, minyak bumi dan nikel. Dalam hal ini, provinsi di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi," pungkasnya.(OL-11)
Transformasi digital menjadi kunci untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah dan membawa Priangan Timur semakin maju serta berdaya saing.
Data ekonomi yang disampaikan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan realita di lapangan.
KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai target pertumbuhan ekonomi 5,4% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
Terbukti memberikan resiliensi perekonomian nasional, stimulus akan dilanjutkan pemerintah di semester II 2025.
APINDO dorong penguatan UMKM melalui program AUM, DSC, dan kerja sama pentahelix untuk meningkatkan daya saing usaha lokal di tengah tantangan global.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved