Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PERTUMBUHAN ekonomi 10 provinsi dinilai membaik pada kuartal I 2021 dibandingkan periode kuartal IV 2020. Berdasarkan identifikasi Bank Mandiri, provinsi yang mengalami pertumbuhan positif ialah Papua (14,3%), Maluku Utara (13,5%), Sulawesi Tengah (6,3%) dan Yogyakarta (6,1%).
Kemudian, Sulawesi Utara (1,9%), Papua Barat (1,5%), Kepulauan Bangka Belitung (1,0%), Riau (0,4%), NTT (0,1%) dan Sulawesi Tenggara (0,1%). Berdasarkan pulau, Maluku-Papua merupakan pulau dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu sebesar 8,97%, lalu disusul Sulawesi sebesar 1,2%.
Sebaliknya, Bali dan Nusa Tenggara masih menjadi pulau dengan kontraksi ekonomi terbesar, yaitu -5,16%, kemudian disusul Kalimantan -2,23%, Jawa -0,83% dan Sumatera -0,86%.
Baca juga: Menkeu: Vaksinasi 1 Juta per Hari Dorong Perekonomian
"Secara umum, motor pertumbuhan di wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif adalah komoditas pertambangan mineral, yaitu nikel dan tembaga," jelas Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani," Kamis (3/6).
Adapun pertumbuhan ekonomi di sebagian besar provinsi lainnya didorong sektor informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, pertanian dan utilities (listrik, air, gas, pengolahan sampah). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi banyak ditopang oleh pengeluaran pemerintah.
Sementara itu, pengeluaran investasi sudah mulai terlihat membaik di beberapa provinsi, seperti Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Jambi dan Yogyakarta. Pengeluaran investasi juga terkait dengan perkembangan sektor komoditas. Untuk wilayah Yogyakarta kemungkinan terkait sektor infrastruktur.
Di lain sisi, pengeluaran rumah tangga masih menunjukkan kontraksi yang cukup dalam. Pengeluaran rumah tangga merupakan kunci pemulihan ekonomi, karena proporsinya dalam perekonomian nasional paling besar, yakni mencapai 56,9% pada kuartal I 2021.
Baca juga: Tahun Depan, Subsidi Listrik dan Kuota Premium Jamali Dikurangi
"Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2021 sebesar 4,43%. Pada kuartal II 2021, kami perkirakan pertumbuhan ekonomi mulai positif sebesar 7,04%," imbuh Hendi.
Pertumbuhan positif pada kuartal II 2021 akibat dari low based effect di periode sama 2020, yang terkontraksi sangat dalam akibat pandemi Covid-19. Lalu, juga karena perekonomian kuartal II 2021 sudah mengalami recovery signifikan dibandingkan tiga kuartal sebelumnya.
"Secara regional, kami melihat sektor komoditas menjadi faktor penting pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah berbasiskan komoditas CPO, batubara, minyak bumi dan nikel. Dalam hal ini, provinsi di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi," pungkasnya.(OL-11)
ARAH pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai semakin suram. Indikator-indikator utama terus melemah, kebijakan publik dianggap belum efektif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved