Garuda Terlilit Utang, DPR: Pemerintah Kurang Konsisten Membantu

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menilai kasus utang PT Garuda Indonesia (Persero) saat ini juga terjadi karena sikap pemerintah yang sejak awal kurang konsisten membantu maskapai pelat merah tersebut.

Hal ini terlihat dari pencairan dana dari penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) hanya Rp1 triliun padahal komisi VI DPR telah menyetujui penerbitan OWK untuk Garuda Indonesia mencapai Rp8,5 triliun dengan tenor maksimum 7 tahun.

"Tahun lalu kita sudah mencarikan solusi bersama, Komisi VI DPR RI dan Kementerian BUMN menyetujui pinjaman Rp8,5 triliun ke Garuda Indonesia tapi faktanya yang cair hanya Rp1 triliun oleh Menteri Keuangan jadi saya juga bingung DPR bersepakat dengan Menteri BUMN, eh tiba-tiba Menteri Keuangannya turunkan Rp1 triliun," kata Ade dalam rapat kerja Komisi VI dengan Kementerian BUMN di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/6).

"Hingga akhirnya menyebabkan permasalahan Garuda semakin berdarah-darah. PR juga, Menteri Keuangan itu juga diingatkan sudah disepakati seharusnya dilaksanakan itu penting," tambahnya.

Hal yang kedua yakni warisan korupsi yang menimpa Garuda Indonesia yang tidak terbongkar di kepemimpinan sebelumnya. Sehingga imbasnya hingga kini ditambah tidak adanya pemasukan akibat pandemi Covid-19.

"Dugaan korupsi dan dugaan mark up itu kenapa tidak terbongkar zaman dirut sebelumnya. Menjadi mungkin waktu itu penerbangan masih normal, masih bisa gali lubang tutup lubang nah ini terbongkar setelah kita menghadapi pandemi karena memang tidak ada pemasukan lagi," ungkapnya.

Namun dirinya tetap mengapresiasi manajemen Garuda Indonesia, meskipun penumpang tidak tetapi mampu melakukan terobosan dengan memanfaatkan muatan angkut kargo. Hingga kini sudah menembus angka 30 sampai 50%. Sebelumnya hanya 10% pendapatan Garuda dari kargo.

"Sekarang sudah hampir setengahnya harapan saya pak Menteri BUMN betul-betul mencari solusi. Kalau pemerintah mendukung sepenuhnya didukung jangan di depan dukung tapi di belakang setengah hati. Menteri BUMN yang pasang badan Menteri Keuangan-nya nggak," pungkasnya. (Iam/OL-09)