Pemerintah Percepat Serap Anggaran Insentif Usaha

SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah tengah berupaya untuk mempercepat penyerapan anggaran insentif usaha dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

Sebab, hingga 11 Mei 2021, realisasinya baru mencapai Rp26,83 triliun, atau 47,3% dari pagu sebesar Rp56,72%.

Padahal, berbagai insentif pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Badan, PPh Final, dan insentif pajak lainnya akan berakhir pada Juni 2021.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019.

“Memang realisasinya sampai 11 Mei memang baru 47,3%, artinya baru Rp26,83 triliun dari Rp56,72 triliun. Ini yang nanti akan kita bahas untuk beberapa insentif usaha dan ini harus segera dikejar,” kata Susiwijono dalam diskusi virtual bersama awak media, Senin (17/5).

Dia mengatakan, sejatinya pemerintah telah menerima usulan dan masukan dari pelaku usaha soal perpanjangan masa insentif pajak.

Hal itu, kata Susiwijono, akan dibahas pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam waktu dekat.

“Ini nanti akan kami bahas di forum rutin Satgas PEN dengan Wamenkeu selaku Ketua Satgas PEN,” tuturnya.

Berbanding terbalik, realisasi Bantuan Sosial Tunai (BST) pada 11 Mei 2021 telah mencapai Rp11,81 triliun, atau 98,39% dari pagu sebesar Rp12 triliun hingga awal triwulan II 2021.

Pemerintah berencana untuk tetap melanjutkan program BST di 2021. Itu berarti anggaran BST perlu untuk ditambah guna memenuhi penyaluran.

“Kemarin sebelum lebaran sudah dibahas di rapat Satgas PEN, terutama ada dari Kemensos di sana. Kami sedang memfinalisasi, apakah akan ada penambahan anggaran, atau realokasi dari pos yang lain,” ujar Susiwijono.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, hingga 11 Mei 2021 anggaran PEN 2021 telah terserap Rp 172,35 triliun, atau 24,6% dari total anggaran sebesar Rp699,43 triliun. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp49,01 triliun dari realisasi triwulan I yakni Rp123,26 triliun.

Penyerapan anggaran itu terdiri dari realisasi anggaran di bidang kesehatan sebesar Rp24,90 triliun, atau 14,2% dari pagu Rp175,22 triliun; perlindungan sosial terserap Rp56,79 triliun, atau 37,8% dari pagu Rp150,28 triliun; program prioritas Rp21,8 triliun, atau 17,6% dari pagu Rp123,67 triliun; dukungan UMKM dan Korporasi Rp42,03 triliun, atau 21,7% dari pagu Rp193,53 triliun; dan insentif usaha Rp26,83 triliun, atau 47,3% dari pagu Rp56,72 triliun. (OL-8)