Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 DKI Jakarta paling banyak menerima aduan dari pekerja/buruh.
"Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan (pusat) di DKI Jakarta. Oleh karena itu, yang banyak memanfaatkan posko tersebut adalah teman-teman (pekerja) yang ada di Jabodetabek," kata Ida saat konferensi pers secara daring, Rabu (12/5).
Posko THR 2021 DKI Jakarta sendiri, hingga 12 Mei 2021, telah menerima 111 aduan terkait THR. Posko aduan tersebut akan tetap buka meski dalam perayaan Idul Fitri.
Baca juga: Imbas Larangan Mudik, JNE Sebut Pengiriman Barang Naik 30%
Selain itu, Ida mengatakan progres penanganan dari berbagai provinsi tentu akan berbeda setiap wilayah.
Untuk wilayah DKI Jakarta, Disnakertrans DKI juga membuka layanan bagi perusahaan yang taat dan patuh terkait pembayaran THR. Yaitu ada sekitar 448 laporan pelaksanaan THR dengan 440 dibayarkan H-7 Idul Fitri sedangkan 8 laporan THR telah dibayarkan H-1 Idul Fitri.
"Untuk Provinsi Jawa Tengah, wilayah yang telah memberikan THR kebanyakan di Solo dan Semarang karena daerah tersebut banyak terdapat pabrik," ucapnya.
Sementara untuk sanksi, Ida belum menyebutkan jumlah perusahaan yang diberikan sanksi akibat belum melunasi THR 2021. Namun, ketentuan sanksi sendiri merupakan langkah akhir setelah dilakukan pemeriksaan ketenagakerjaan.
"Sanksi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian kegiatan usaha, dan pembekuan kegiatan usaha. Sanksi tersebut sudah diatur dan sudah dilakukan pemeriksaan. Ini akan diberikan kepada pengusaha yang tidak melakukan kewajibannya (memberikan THR)," pungkasnya. (OL-1)
Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Dua staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan Risharyudi Triwibowo juga dipanggil penyidik hari ini.
Lakso meyakini pemerasan di Kemenaker sudah menjadi sindikat. Karenanya, penuntasan perkara penting, untuk menghilangkan sindikasi itu.
Para tersangka tidak mau mengurusi dokumen perizinan TKA yang tidak memberikan uang. Mereka pun tidak diberikan pemberitahuan, untuk mengulur masa berlaku izin sebelumnya.
Pertama yakni mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono.
Anak-anak bergembira menyambut Lebaran karena bakal memperoleh THR dari keluarga besar. Pertanyaannya, bolehkah orangtua menggunakan uang THR anak?
Harus ada penanganan proses hukum dari aksi tersebut.
Perputaran uang pada Lebaran tahun ini diprediksi tidak sebesar seperti Lebaran tahun sebelumnya
DUNIA usaha menyatakan resah dengan maraknya praktik premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pengusaha.
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menghadirkan solusi mudah dan aman bagi masyarakat menyalurkan THR melalui super app BRImo.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengkritik pemotongan remunerasi tunjangan hari raya (THR) yang dilakukan RSUP Dr Kariadi Semarang dan RSUP Dr Sardjito Yogyakarta terhadap nakes
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved