KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan pembukaan penerbangan oleh maskapai Lion Air dengan rute Wuhan ke Bandara Soekarno Hatta (Soetta/CGK), Jakarta, bukan penerbangan berjadwal atau reguler, melainkan charter.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto menyampaikan, layanan tersebut telah memenuhi persyaratan terbang dan mendapatkan Flight Approval (FA) pada 18-19 April 2021 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk melayani penerbangan charter dengan tujuan pengangkutan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok untuk kepentingan bisnis.
"Penerbangan internasional rute Wuhan-CGK yang dilayani oleh Lion Air, kami pastikan bahwa penerbangan tersebut merupakan penerbangan yang dilakukan dengan sistem charter, bukan berjadwal," ujar Novie dalam keterangan yang diterima wartawan, Minggu (2/5).
Kemenhub juga memastikan pembukaan rute penerbangan itu sudah sesuai dengan peraturan penerbitan FA dan telah memenuhi syarat keimigrasian dan kesehatan, serta kepentingan nasional dalam menangani penyebaran wabah covid-19.
"Penerbitan FA pun tetap memperhatikan aspek pengendalian covid-19 di Indonesia," tambah Novie.
Penerbangan internasional dengan sistem charter pada rute Wuhan-CGK tersebut, diketahui membawa penumpang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok yang telah memenuhi syarat keimigrasian seperti memiliki visa atau KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas, mempunyai KITAP, maupun KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap). Serta memenuhi persyaratan dokumen kesehatan, yang selanjutnya melakukan proses karantina sesuai ketentuan yang berlaku.
"Penerbangan charter ini membawa tenaga kerja asing dan semua penumpang telah memenuhi syarat keimigrasian, dokumen kesehatan berupa hasil tes PCR dengan hasil negatif, serta selanjutnya dilakukan karantina dan telah dilakukan tes PCR sebanyak 2 kali,” ungkap Novie.
Kemenhub menjabarkan, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 93, mencantumkan bahwa kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang dari Menteri.
Pemohon penerbangan charter pun diharuskan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penerbangan, dalam hal ini termasuk pengendalian covid-19 di Indonesia, melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 21 tahun 2020 dan persyaratan keimigrasian pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
Sementara, pihak Lion Air sampai saat ini belum merespons konfirmasi Media Indonesia. (E-3)
