Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) menyalurkan bantuan pinjaman modal kepada nelayan Suak Gual, Belitung. Total pinjaman mencapai Rp290 juta untuk empat nelayan.
"Bantuan permodalan ini untuk mendukung nelayan tetap bisa eksis di masa pandemi Covid-19," kata Direktur BLU LPMUKP Syarif Syahrial dalam keterangannya, Jumat (23/4).
Syarif menyebut, penyaluran bantuan pinjaman modal ini untuk mendukung peningkatan produktvitas nelayan dalam menangkap ikan dan dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Syarif menambahkan dana bantuan pinjaman modal yang diberikan pemerintah dikatakan semakin besar setiap tahunnya. Pada 2020, BLU LPMUKP telah menyalurkan dana sebesar Rp192,7 miliar untuk 4.108 pemanfaat.
Sedangkan, pada 2021 sampai Maret ini, dana sebesar Rp97,1 miliar diungkapkan KKP telah disalurkan kepada 1.877 pemanfaat.
Bantuan pinjaman modal diberikan kepada pelaku usaha perikanan pemegang kartu usaha kelautan dan perikanan (Kusuka) baik perorangan maupun kelompok yang memenuhi syarat dan kriteria penerima bantuan yang mudah.
Sementara itu, Amir, menjelaskan tujuan dirinya melakukan pinjaman di LPMUKP karena bunga yang diterapkan dianggap kecil, yaitu tiga persen. Disamping itu, dia mengaku untuk akses dan prosedur pengajuan pinjaman juga dinilai mudah.
"Kami ajukan proposalnya, disetujui hingga akhirnya bisa sampai proses akad kredit ini," pungkasnya. (OL-8)
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
PETANI ikan keramba jaring apung (KJA) di perairan Waduk Cirata lega sebab ikan air tawar di perairan Waduk Cirata tak mengandung merkuri
Pernyataan pejabat negara itu berdampak meluas hingga pada akhirnya merugikan para petani pembudidaya ikan di keramba jaring apung (KJA).
MENTERI KKP Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan data hasil investigasi Kementerian ATR/BPN akan dijadikan modal percepatan pengungkapan pemilik pagar lau
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai ada sejumlah pertimbangan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN).
Trenggono menuturkan pihaknya akan memberikan batas waktu sampai dengan Rabu (22/1) untuk pelaku pemasangan pagar laut mengaku.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menerangkan pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved