Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan sepakat memperbaiki tata kelola impor untuk komoditas hortikultura dan pangan. Kesepakatan itu diungkapkan pimpinan KPK seusai melakukan pertemuan dengan Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Mendag Muhammad Lutfi.
"Kita tidak hanya dalam rangka penindakan maka supaya holistik selanjutnya kami tindaklanjuti dengan proses perbaikan sistem agar kasus kasus tindak pidana korupsi dalam importasi beberapa komoditas penting tidak terulang kembali," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/4).
Pimpinan KPK bersama Mentan dan Mendag menggelar rapat pendahuluan kajian pencegahan korupsi yang akan dilakukan di 2021. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan kajian akan dimulai pada tata kelola komoditas holtikultura kemudian menyusul tujuh bahan pangan yakni beras, gula, bawang putih, daging sapi, kedelai jagung dan ayam.
KPK akan mendorong antara lain penguatan data produksi dan neraca komoditas agar bisa digunakan bersama dua kementerian itu dalam memaksimalkan produksi dan terkait kebutuhan impor. Tujuannya, agar produksi holtikultura dan bahan pangan bisa maksimal dengan impor seefisien mungkin.
Mentan Syahrul Yasin Limpo menyatakan mendukung penuh kajian untuk perbaikan tata kelola impor itu. Dia menegaskan Kementan siap bekerja sama dengan KPK untuk perbaikan sistem.
"Kami mendapatkan berbagai masukan dalam berbagai aspek berkaitan dengan importasi dan lain-lain. Ini dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi dari semua aspek yang menentukan proses proses importasi yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Syahrul.
Syahrul mengatakan juga mendapat masukan dari KPK terkait alih lahan fungsi pertanian yang semakin menyusut. Persoalan alih fungsi itu mengkhawatirkan lantaran lahan-lahan pertanian yang sejatinya bisa menopang kebutuhan pangan dalam negeri menjadi sulit terwujud.
Selain soal alih fungsi lahan pertanian, Syahrul juga meminta KPK untuk mengkaji dan mengawal perizinan dari Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Ia juga bersepakat dengan KPK untuk memperkuat tata kelola pupuk.
Senada, Mendag Muhammad Lutfi menuturkan juga siap mendukung kajian perbaikan yang akan dilakukan KPK. Dia mengatakan kajian itu penting untuk menguji transparansi dan tata kelola yang dilakukan di Kemendag.
"Kemendag tentu siap mendukung untuk menguji tata kelola di kementerian. Ini juga merupakan keterbukaan publik, transparansi pada pelayanan masyarakat agar pelayanan terhadap usaha menjadi prima. Ini salah satu komitmen kami," tandasnya. (OL-8)
Jaksa dan terdakwa sejatinya memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap atas vonis yang dibacakan. KPK tidak mau buru-buru selama waktu yang diberikan belum habis.
Hingga Juli 2025 terdapat 12 titik tambang ilegal skala besar di DIY. Dampak kerusakan lingkungan dan infrastrukturnya dinilai sangat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
KPK memastikan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
Kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan menjadi salah satu tarif terendah yang diberikan AS untuk negara di kawasan Asia Tenggara.
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie mengingatkan Indonesia tengah menghadapi ancaman serius berupa tsunami barang impor.
Mendag Budi Santoso menyatakan belum melihat adanya indikasi kekhawatiran akan banjir impor pasca-pengaturan deregulasi dan relaksasi kebijakan impor
Ditjen Bea Cukai akan mengawal kelancaran proses bisnis dan logistik di pelabuhan agar tidak terjadi hambatan yang bisa menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha maupun negara.
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui produk inovasinya QLola by BRI menghadirkan fitur Digital Trade Finance yang memudahkan kegiatan transaksi perdagangan ekspor impor.
PADA April 2025, kinerja ekspor Indonesia mengalami penurunan cukup tajam secara bulanan (month to month), meskipun secara tahunan masih mencatatkan pertumbuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved