Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan kredit pada Februari 2021 minus 2%. Bank swasta dan bank asing turut berkontribusi besar pada penyaluran kredit yang tumbuh minus tersebut.
"Pertumbuhan kredit yang sudah itu berasal dari bank BUMN dan BPD (Bank Pembangunan Daerah). BPD sudah 5,6%, bank BUMN sekitar 1%. Justru bank swasta nasional dan bank asing yang agak kurang. Bank asing itu minus 25% year on year. Nah bank swasta nasional minus 5%. Jadi kami menaruh perhatian betul yang swasta kenapa," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam talk show Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual, Kamis (25/3).
OJK, imbuhnya, menyadari salah satu faktor minusnya pertumbuhan kredit ialah permintaan yang menurun. Itu karena pandemi masih merebak dan aktivitas bisnis belum berjalan normal sepenuhnya.
Itu mengakibatkan permintaan kredit untuk operasional maupun modal kerja masih dalam level rendah. Namun demikian, kata Wimboh, seiring dengan tren pemulihan ekonomi, peningkatan permintaan akan kembali naik dan kebutuhan untuk kredit akan mengikuti.
Hal itu harus diperhatikan perbankan agar tidak kehilangan momen untuk terlibat dalam pemulihan ekonomi nasional. OJK, sebut Wimboh, juga akan melihat detail para debitur melalui data yang diberikan oleh perbankan.
"Memang bulan-bulan terakhir ini kredit sudah naik, tapi kami dorong ini agar lebih cepat lagi. Kami akan memonitor agar pertumbuhan kredit sebesar 7,5% di 2021 bisa tercapai. Bila itu tercapai, kami yakin pertumbuhan ekonomi nasional rentang 4,5% bisa tercapai di tahun ini," terang Wimboh.
Dia berharap, seiring dengan pertumbuhan kredit ke depan, perbankan juga lebih agresif dalam menurunkan suku bunga kredit dasar (SBDK). Apalagi, kata Wimboh, ruang untuk memangkas masih ada dan terbuka bagi perbankan.
"Kami mengharapkan ruang penurunan suku bunga lebih besar. Kami sudah berbicara dengan beberapa dirut, ruang itu ada, tinggal tunggu waktunya untuk menurunkan ini," imbuhnya.
"Kami juga melihat bahwa likuditas tidak ada masalah, punya ruang yang luas dan NPL (non performing loan) juga masih terkendali. Tinggal bagaimana ini bisa kita tunggu lebih bagus di 2021," pungkas Wimboh. (OL-14)
Penguatan ini terjadi setelah saham REAL sempat terkoreksi menyusul sanksi administratif yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Presiden Prabowo sangat marah atas gejolak IHSG setelah MSCI membekukan kenaikan bobot saham Indonesia. Pemerintah bertekad jaga kredibilitas pasar modal.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2). Ini syaratnya!
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2). Panitia seleksi (pansel) memastikan proses seleksi bebas dari nepotisme.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Galeri investasi ini merupakan langkah strategis dalam mempercepat akses keuangan di daerah sekaligus memperluas edukasi pasar modal kepada masyarakat, khususnya mahasiswa.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat pengawasan di sektor perbankan seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas perbankan yang semakin beragam dan cepatnya digitalisasi.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved