Asosiasi Petani Desak Pemerintah Kaji Ulang Impor Garam

Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) Muhammad Jakfar Sodikin mendesak pemerintah mengaji ulang rencana impor garam di tahun ini.

Alasannya, stok garam lokal yang dimiliki sekarang lebih dari 700 ribu ton.

Dia menambahkan, program pemerintah seharusnya lebih jelas dan terarah dalam meningkatkan produktivitas dan harga garam rakyat.

Pasalnya, Jakfar melihat di satu sisi pemerintah ingin mengimpor, namun sisi lainnya berencana meningkatkan produksi garam lokal.

"Ini kan tidak sinkron kebijakannya. Harusnya apabila ingin produksi naik, kan impor harus turun, bukan malah naik. Kami mendesak kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan impor garam ini," ungkap Jakfar kepada Media Indonesia, Selasa (16/3).

Dia menjelaskan, mengenai kualitas garam yang dihasilkan petani garam lokal adalah garam bahan baku yang dikatakan tidak bisa lansung dikonsumsi atau dengan kata lain tidak bisa langsung dipakai oleh industri.

Jadi, lanjut Jakfar, wajar apabila kualitas garam lokal dianggap belum memadai untuk kebutuhan industri.

"Garam itu harus diolah lebih dahulu untuk bisa dipakai industri, seperti di PT PT Unichem Candi, bahan bakunya dari garam rakyat, tapi NaCl-nya bisa mencapai 99% lebih dikarenakan mereka punya mesin pengolahan yang bagus," jelas Jakfar.

Selain itu dia menerangkan, harga garam impor sekitar Rp700 per kilogram di gudang pengimpor. Berbeda dengan harga garam rakyat, ungkap Jakfar, dengan nilai Rp650 per kilogram di gudang pengolah importir KW1.

"Pendapatan petani garam per musim atau setahun sekitar Rp4 juta untuk hidup selama 12 bulan. Kalau pemerintah lebih suka impor, maka pendapatan petani akan semakin kecil," pungkas Jakfar.

Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi mengatakan salah satu polemik tersebut ialah mengenai perang harga antara produk lokal dengan impor.

Diketahui, garam yang diimpor Indonesia mayoritas berasal dari Australia dan India. Pada 2019 misalnya, dari total impor 2,69 juta ton, sebanyak 72% berasal dari Australia dan 27,7% berasal dari India.

"Masalahnya harga impor jauh lebih murah dan mendapatkannya dengan cara mudah termasuk dari India, yang saat kami tinjau di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu lalu (13/3), pasar garam di sana dihajar oleh pihak yang berani perang harga lebih rendah dari garam lokal," jelas Wahyu kepada Media Indonesia, Senin (15/3). (OL-8)