Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga Jumat (12/3) dalam Program Padat Karya Tunai (PKT) tenaga kerja yang terserap mencapai 120 ribu orang atau telah mencapai 10% dari target. Total untuk serapan tenaga kerja untuk PKT PUPR diharapkan bisa menyerap 1,23 juta tenaga kerja. Anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp23,24 triliun.
"Sementara dana yang dikeluarkan telah mencapai 7,5% dari Rp23,24 triliun atau sudah ada sekitar Rp1,5 triliun," kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja saat dihubungi, Minggu (14/3).
Kementerian PUPR sendiri memiliki 20 kegiatan PKT pada tahun ini untuk menyerap tenaga kerja. Sebagian tenaga kerja tidak harus memiliki skill/kemampuan khusus untuk bisa bergabung dalam proyek pembangunan PUPR tersebut.
"Jadi PKT ini untuk pekerjaan yang sederhana yang tidak membutuhkan alat berat, tidak berisiko tinggi. Misalkan pemeliharaan jalan ngecat trotoar, lalu ada pemeliharaan jembatan, drainase, kemudian jalan tol pembersihannya oleh orang. Bahkan pemeliharaan jalan tol saja dianggarkan Rp800 miliar," ucapnya.
"Pekerjaan ini tidak menggunakan teknologi tinggi, tidak berisiko tinggi, dan tidak memerlukan kemampuan khusus. Sehingga tidak harus tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat, sehingga bisa masyarakat biasa, namun tetap fasilitatornya yang memahami teknis pekerjaan," tambahnya.
Adapun PKT PUPR antara lain program infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp7,15 triliun dengan target 386.159 tenaga kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS), Ditjen SDA Kementerian PUPR yang tersebar di 34 Provinsi.
Alokasi tersebut di antaranya untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH), dan kegiatan OP irigasi, rawa, sungai, dan pantai serta bendungan, danau, situ, dan embung. Di Bidang Jalan dan Jembatan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga menganggarkan dana sebesar Rp6,69 triliun dengan target menyerap 273.603 tenaga kerja.
Pelaksanaan program peningkatan infrastruktur konektivitas dilakukan oleh Balai Besar dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) yang tersebar di 34 provinsi yang di antara meliputi kegiatan preservasi jalan dan jembatan, revitalisasi drainase, serta OP jalan tol.
Kemudian Bidang Permukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp 5,29 triliun yang ditargetkan untuk 194.471 tenaga kerja. Alokasi tersebut digunakan untuk program PKT reguler seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Pondok Pesantren, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
baca juga: Progres Pembangunan Jalur Kereta Bandara YIA Capai 83,6%
Selanjutnya anggaran padat karya juga disalurkan oleh Ditjen Perumahan melalui program rumah subsidi atau dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 190.130 unit.
"Khusus untuk pembangunan rumah swadaya tenaga kerja yang sudah terserap sekitar 1.500 orang. Dalam program ini diperkirakan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 378.460 orang dengan pagu anggaran Rp4,11 triliun," jelasnya.
Endra mengatakan tujuan PKT adalah untuk membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan mendistribusikan uang sampai ke desa.
"Sebetulnya ini pekerjaan kontraktual tetapi dikerjakan dengan padat karya artinya disisihkan alat beratnya lalu dikerjakan oleh tenaga manusia. Misalnya bendungan, irigasi, jalan tol dan sebagainya," ungkapnya. (OL-3)
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
KETUA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara, menanggapi banyaknya pertanyaan berkaitan kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Menara jembatan atau cable stayed Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur, menjadi yang terpanjang kedua setelah Jembatan Suramadu di Selat Madura.
Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan September ke Ibu Kota Nusantara masih akan sesuai jadwal sesuai kesiapan hunian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk pemenuhan kebutuhan air minum di IKN.
World Water Forum atau Forum Air Dunia ke-10 baru saja selesai diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada 18 – 25 Mei 2024.
RITS sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, telah siap untuk mengimplementasikan sistem tersebut sesuai jadwal.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved