Penerbitan SBN dan Pinjaman untuk Tutupi Defisit Anggaran

PEMERINTAH akan menggunakan dua strategi pembiayaan untuk menutup defisit anggaran 2021 yang mencapai Rp1.007 triliun atau 5,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Secara umum pembiayaan akan dilakukan melalui dua sumber utama yaitu SBN (Surat Berharga Negara) dan melalui pinjaman.

"Dalam kodisi yang penuh ketidakpastian ini, tentu fleksibilitas instrumen pembiayaan sangat penting," tutur Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan dalam diskusi daring, Rabu (10/3). Pemerintah akan mengupayakan optimalisasi penerbitan SBN berbentuk rupiah dan dalam jangka menengah panjang.

Hal itu bertujuan memitigasi risiko pembiayaan kembali. Sedangkan porsi obligasi domestik diperkirakan berkisar 80% hingga 85%.

Sedangkan SBN valas akan dijadikan instrumen pelengkap untuk mengindari crowding out dengan tetap memperhatikan nilai pembiayaan yang menarik. Porsi untuk SBN berkisar 12% hingga 15%.

"Kami juga melihat potensi SBN ritel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Proporsinya 4%-6%. Tahun lalu kami bisa mendapatkan sekitar Rp76 triliun dari SBN ritel. Tahun ini kami menargetkan Rp70 triliun sampai Rp80 triliun dari SBN ritel baik konvensional maupun syariah," jelas Deni.

Selain itu pemerintah masih memberlakukan skema berbagai beban bersama Bank Indonesia (BI). Bank sentral akan menjadi stand by buyer di pasar perdana SBN. "Ini dalam rangka menjaga stabilitas pasar SBN," pungkas Deni. (OL-14)