Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, ada pejabat dari PT Pertamina yang baru-baru ini dipecat oleh Presiden Joko Widodo
Hal ini, katanya, bukan tanpa sebab. Menurut Luhut, pejabat tersebut diduga menghambat Pertamina dalam memproduksi pipa buatan dalam negeri alias dianggap gemar mengimpor pipa untuk infrastruktur migas. Sehingga, dikatakan tidak mendukung akselerasi dalamn tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
"Pertamina itu ngawur-nya minta ampun. Masih impor pipa, padahal bisa dibuat di Indonesia. Ada pejabat tinggi Pertamina itu kemarin dipecat presiden langsung. Alasannya TKDN," kata Luhut dalam Rapat Kerja Nasional Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) secara virtual, Selasa (9/3).
Luhut menuturkan, dengan Rp1.300 triliun untuk belanja modal barang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat mendongkrak TKDN, jika digunakan 50 hingga 60 persen dari belanja modal itu untuk meningkatkan perekonomian.
"Saya jelaskan kepada presiden, kita punya belanja modal belanja barang sekitar Rp1.300 triliun. Bisa dibayangkan semua kalau itu bisa kita gunakan 50 persen atau 60 persen. Kita juga punya BPPT, tapi masih impor," kata Luhut.
Baca juga : Transportasi Ramah Lingkungan Perlu Segera Diwujudkan
"Perdagangan kita harus meningkatkan TKDN. Ini yang saya ulang komponen dalam negeri, komponen dalam negeri," tambahnya.
Luhut pun mengaku, mengusulkan agar kepada oknum yang menghambat kemajuan nilai TKDN, untuk dihentikan dari jabatannya tersebut.
"Presiden sampai bingung. Ya saya bilang saja ke Presiden karena masih ada oknum yang menghambat TKDN itu. Saya usul ke Presiden agar tegas langsung memecat oknum itu," beber Luhut.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pertamina belum memberikan konfirmasi kepada Media Indonesia atas pernyataan Menko Marves tersebut. (OL-7)
Purbaya menyebut Pertamina sementara menanggung selisih harga BBM nonsubsidi saat harga minyak dunia melonjak, sementara pemerintah menahan kenaikan harga.
Yoki menjelaskan, salah satu dampak nyata dari penanganan perkara tersebut adalah PT PIS harus melepas kapal JMN.
SEJUMLAH stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Tanjungpinang mulai dipadati warga. Kondisi ini dipicu oleh beredarnya isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga menegaskan sesuai arahan pemerintah untuk tidak melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), baik non-subsidi maupun bbm bersubsidi.
Baron menyampaikan prioritas utama Pertamina saat ini adalah menyediakan energi dan mengoptimalkan rantai pasok untuk menyalurkan energi ke seluruh pelosok negeri.
Kerry mengaku tidak pernah berdiskusi dengan sang ayah Riza Chalid maupun pamannya Irawan Prakoso terkait rencana akuisisi saham di PT Oiltanking Merak tersebut.
Ketua Dewan Ekonomi Nssional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan bersilaturahim Lebaran ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di hari pertama Lebaran, Senin (31/3).
Apakah teror itu terkait dengan penguasa? Apa pula yang seharusnya dilakukan pemerintah agar pers dan rakyat punya jaminan keamanan dan kebebasan?
Luhut Pandjaitan mengaku heran dengan penerapan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Coretax yang masih sarat bermasalah.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan turut buka suara atas bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan menyinggung keberadaan orang-orang toxic dalam pemerintahan yang dianggap mengganggu iklim investasi di Indonesia.
Pada semester I 2024, Garuda mencatat kerugian sebesar Rp1,54 triliun. Perseroan pelat merah itu mencatatkan pembengkakan beban usaha yang besar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved