Sikap Pemerintah harus Keras terhadap Pelaku Predatory Pricing

MENTERI Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Teten Masduki mengatakan pemerintah harus bersikap keras kepada pelaku yang menggunakan sistem predatory pricing. Hal ini duperlukan untuk melindungi pelaku UMKM.

"Saya kira pemerintah untuk melindungi kepentingan UMKM harus berani keras. Menurut sanksinya harus keras, kalau bisa harus dimungkinkan sampai penutupan izin usahanya," kata Teten saat dihubungi, Minggu (7/3).

Sikap tegas pemerintah harus diperhitungkan untuk menjaga iklim perdagangan di Tanah Air terutama pada e-commerce. "Yakin Indonesia dengan market yang sangat besar dengan penduduk 270 juta lebih, akan diperhitungkan," ungkapnya.

Teten mengatakan langkah pemerintah untuk mencegah predatory pricing kembali terulang akan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Pemendag) yang hingga saat ini masih digodok.

"Harus ada regulasi yang membatasi besaran discount yang diperbolehkan agar tidak merusak harga normal dan memukul UMKM. Menurut saya cukup Permendag," ujar Teten.

Dirinya juga mewacanakan setiap penjual barang dari luar negeri yang ada di market place harus memiliki perwakilan di Indonesia.

"Dan penjual barang crossboarder seperti dari China atau importir yang jual di market place online harus memiliki perwakilan di Indonesia, agar tidak ada lagi penjual dengan nama anonim atau perusahaan aplikasinya sebagai penjualnya sendiri," pungkasnya. (OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Baharman