Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Heru Kristiyana mengatakan dalam penyusunan draft Rancangan Undang-Undang Cyber Keuangan, pihaknya sedang mengusahakan perbankan syariah memiliki fleksibilitas kepada Unit Usaha Syariah (UUS) untuk kebijakan memisahkan diri (spin off).
"Hal itu melihat dari tidak semua induk dari unit usaha (perbankan) memiliki kemampuan untuk spin off dan masih bisa bersinergi dengan unit usahanya,"
Melihat data perkembangan UUS, lebih besar dibandingkan bank syariah yang sudah memisahkan diri (spin off) sehingga tidak kalah perkembangannya. Spin off sendiri dilakukan dengan penguatan permodalan.
"OJK menilai tidak semua induk unit usaha syariah memiliki kemampuan yang sama untuk mendukung unit usaha syariah melakukan spin off. Analisa tadi akan diusahakan usulan spin off itu menjadi opsi artinya UUS bisa spin off atau tidak, sehingga induk yang belum cukup mampu memisahkan UUS memiliki kesempatan yang cukup kuat unit usahanya,"
Dengan begitu adanya fleksibilitas bagaimana perbankan syariah mampu dan bersinergi dengan UUS maka bisa dilakukan. Namun tetap bisa melakukan transaksi syariah yang didukung oleh induknya. Teguh juga mengatakan hal ini masih memerlukan diskusi yang terus berkembang.
Kewajiban spin off UUS sendiri dinilai akan mempengaruhi cost dan perlu persiapan yang matang dari perbankan syariah sebagai induknya, terlebih jika UUS masih memiliki kemampuan bersinergi dengan perbankan syariah.
Selanjutnya, OJK akan mengkaji ulang terkait kebijakan spin off tersebut. Desakan pengkajian ulang juga muncul dari para pakar ekonomi dan asosiasi bank syariah. (Iam/OL-09)
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei angkatan kerja nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja mencapai 142 juta per Februari 2024.
BPR merupakan lembaga keuangan perbankan yang menjalankan usaha secara konvensional maupun berbasis prinsip syariah, tetapi tidak menyediakan layanan giro seperti bank umum
Mayoritas pengaduan dan konsultasi disampaikan secara langsung ke OJK Cirebon
Kegiatan tersebut dilakukan di Gedung KH Irfan Hielmy Islamic Center untuk mendorong dan meningkatkan literasi keuangan di Kabupaten Ciamis.
Generasi pemuda harus memiliki strategi terutama dalam perencanaan keuangan untuk menghadapi maraknya layanan keuangan digital
TEORI ekonomi tentang boom and bust cycle, yang kita pelajari pada saat mengikuti kuliah ilmu ekonomi, ternyata mulai terlihat lagi saat ini.
Pada 2023 lalu, Jawa Barat menerima penghargaan 5 kateogri Adinata Syariah, meski belum membentuk KDEKS.
Program ini diarahkan untuk menarik minat generasi milenial terhadap produk-produk syariah yang ditawarkan oleh PT Pegadaian,
Program Desa Kacida Syariah didesain untuk menjadi barometer pengembangan ekonomi syariah berbasis kawasan perdesaan di Indonesia.
POTENSI besar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mesti ditopang pilarpilar komite stabilitas sistem keuangan, salah satunya yakni Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
CALON Wakil Presiden nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin, bertekad akan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat.
“Pelemahan ekonomi dan keuangan dunia pun mampu ditangkal dengan penguatan ekonomi syariah. Modal utamanya dengan berinovasi,” ungkap Habib Ahmed
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved