Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Heru Kristiyana mengatakan dalam penyusunan draft Rancangan Undang-Undang Cyber Keuangan, pihaknya sedang mengusahakan perbankan syariah memiliki fleksibilitas kepada Unit Usaha Syariah (UUS) untuk kebijakan memisahkan diri (spin off).
"Hal itu melihat dari tidak semua induk dari unit usaha (perbankan) memiliki kemampuan untuk spin off dan masih bisa bersinergi dengan unit usahanya,"
Melihat data perkembangan UUS, lebih besar dibandingkan bank syariah yang sudah memisahkan diri (spin off) sehingga tidak kalah perkembangannya. Spin off sendiri dilakukan dengan penguatan permodalan.
"OJK menilai tidak semua induk unit usaha syariah memiliki kemampuan yang sama untuk mendukung unit usaha syariah melakukan spin off. Analisa tadi akan diusahakan usulan spin off itu menjadi opsi artinya UUS bisa spin off atau tidak, sehingga induk yang belum cukup mampu memisahkan UUS memiliki kesempatan yang cukup kuat unit usahanya,"
Dengan begitu adanya fleksibilitas bagaimana perbankan syariah mampu dan bersinergi dengan UUS maka bisa dilakukan. Namun tetap bisa melakukan transaksi syariah yang didukung oleh induknya. Teguh juga mengatakan hal ini masih memerlukan diskusi yang terus berkembang.
Kewajiban spin off UUS sendiri dinilai akan mempengaruhi cost dan perlu persiapan yang matang dari perbankan syariah sebagai induknya, terlebih jika UUS masih memiliki kemampuan bersinergi dengan perbankan syariah.
Selanjutnya, OJK akan mengkaji ulang terkait kebijakan spin off tersebut. Desakan pengkajian ulang juga muncul dari para pakar ekonomi dan asosiasi bank syariah. (Iam/OL-09)
Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam penguatan tata kelola layanan kesehatan di industri asuransi.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
SEJARAH baru tercipta di industri jasa keuangan Indonesia.
Selanjutnya Komisi XI DPR RI akan menyerahkan nama-nama yang dinilai layak kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3).
KOMISI XI DPR RI resmi menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031.
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Badan Amil Zakat Nasional menetapkan nisab zakat penghasilan 2026 sebesar Rp7.640.144 per bulan atau Rp91,68 juta per tahun berdasarkan harga emas 14 karat.
KETUA PP Muhammadiyah Anwar Abbas menanggapi kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam sebuah kesempatan, Purbaya mendorong agar ekonomi atau perbankan syariah
BERKAT peran community officer sebagai garda terdepan dalam melayani dan mendampingi warga masyarakat inklusi, PT Bank BTPN Syariah Tbk mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025.
Penyatuan dua figur dengan latar belakang yang saling mengisi dan menguatkan: investasi global dan ekonomi kerakyatan sejatinya adalah sebuah langkah cerdas
Danantara Indonesia menyampaikan bahwa penguatan Kawasan Thakher berjalan sebagai fondasi awal pengembangan Kompleks Haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved