Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Heru Kristiyana mengatakan dalam penyusunan draft Rancangan Undang-Undang Cyber Keuangan, pihaknya sedang mengusahakan perbankan syariah memiliki fleksibilitas kepada Unit Usaha Syariah (UUS) untuk kebijakan memisahkan diri (spin off).
"Hal itu melihat dari tidak semua induk dari unit usaha (perbankan) memiliki kemampuan untuk spin off dan masih bisa bersinergi dengan unit usahanya,"
Melihat data perkembangan UUS, lebih besar dibandingkan bank syariah yang sudah memisahkan diri (spin off) sehingga tidak kalah perkembangannya. Spin off sendiri dilakukan dengan penguatan permodalan.
"OJK menilai tidak semua induk unit usaha syariah memiliki kemampuan yang sama untuk mendukung unit usaha syariah melakukan spin off. Analisa tadi akan diusahakan usulan spin off itu menjadi opsi artinya UUS bisa spin off atau tidak, sehingga induk yang belum cukup mampu memisahkan UUS memiliki kesempatan yang cukup kuat unit usahanya,"
Dengan begitu adanya fleksibilitas bagaimana perbankan syariah mampu dan bersinergi dengan UUS maka bisa dilakukan. Namun tetap bisa melakukan transaksi syariah yang didukung oleh induknya. Teguh juga mengatakan hal ini masih memerlukan diskusi yang terus berkembang.
Kewajiban spin off UUS sendiri dinilai akan mempengaruhi cost dan perlu persiapan yang matang dari perbankan syariah sebagai induknya, terlebih jika UUS masih memiliki kemampuan bersinergi dengan perbankan syariah.
Selanjutnya, OJK akan mengkaji ulang terkait kebijakan spin off tersebut. Desakan pengkajian ulang juga muncul dari para pakar ekonomi dan asosiasi bank syariah. (Iam/OL-09)
OJK tegaskan komitmen penguatan sistem dana pensiun nasional dalam forum OECD di Paris. Langkah ini bagian dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai kunjungan OJK dan Bareskrim ke kantor perusahaan di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.
Penggeledahan tersebut dilakukan oleh OJK dengan pendampingan dari Bareskrim Polri karena PT MA diduga terlibat dalam kasus pasar modal.
OJK menggeledah kantor Mirae Asset Sekuritas Indonesia terkait dugaan manipulasi IPO saham BEBS, transaksi semu, dan insider trading yang terjadi pada 2020-2022.
Mengapa KSEI buka data pemilik saham 1%? Simak hubungan kebijakan ini dengan ancaman penurunan status Indonesia oleh MSCI ke Frontier Market.
KSEI dan BEI resmi buka data pemilik saham di atas 1% mulai 3 Maret 2026. Cek jadwal, cara akses, dan aturan baru free float 15% di sini.
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Badan Amil Zakat Nasional menetapkan nisab zakat penghasilan 2026 sebesar Rp7.640.144 per bulan atau Rp91,68 juta per tahun berdasarkan harga emas 14 karat.
KETUA PP Muhammadiyah Anwar Abbas menanggapi kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam sebuah kesempatan, Purbaya mendorong agar ekonomi atau perbankan syariah
BERKAT peran community officer sebagai garda terdepan dalam melayani dan mendampingi warga masyarakat inklusi, PT Bank BTPN Syariah Tbk mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025.
Penyatuan dua figur dengan latar belakang yang saling mengisi dan menguatkan: investasi global dan ekonomi kerakyatan sejatinya adalah sebuah langkah cerdas
Danantara Indonesia menyampaikan bahwa penguatan Kawasan Thakher berjalan sebagai fondasi awal pengembangan Kompleks Haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved