Menaker Minta Masyarakat Hindari Jasa Calo Pekerja Migran

MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan masyarakat untuk mengikuti prosedur yang berlaku bila ingin bekerja ke luar negeri. Dia juga meminta agar masyarakat tidak sekali pun menggunakan jasa calo pekerja migran.

"Kita harus berjuang keras melawan calo-calo yang mengajak masyarakat bekerja ke luar negeri tanpa prosedur," kata Ida dikutip dari siaran pers, Jumat (19/2).

Ida mengimbau pemerintah daerah, khususnya yang masyarakatnya banyak bekerja ke luar negeri (kantong PMI), untuk lebih waspada dengan isu tersebut.

"Kewajiban kita mengedukasi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dalam kondisi yang siap, dengan kompetensi yang tersertifikasi, mengikuti prosedur yang benar, tidak terpikat dengan calo-calo," ujarnya.

Untuk meminimalisasi masyarakat terbujuk rayu calo, kata Menaker Ida, Kementerian Ketenagakerjaan telah menghadirkan program Desmigratif di daerah kantong PMI. Salah satu pilar utama Desmigratif ialah layanan informasi.

"Desmigratif ini adalah salah satu cara kita memberikan layanan bagi Calon PMI dan keluarga PMI agar mereka bekerja dengan kesadaran yang penuh, kesiapan yang penuh, sehingga tidak ada persoalan ketika mereka ditempatkan di luar negeri," terang Ida.

Dia menambahkan, Desmigratif juga memiliki pilar koperasi desa dan pengembangan ekonomi desa. Melalui pilar ini, diharapkan para PMI purna memiliki simpanan modal dan kegiatan usaha di desanya sepulangnya bekerja dari luar negeri.

Desmigratif juga memiliki pilar community parenting, yaitu pengasuhan anak PMI yang ditinggal bekerja di luar negeri oleh masyarakat desa setempat.

"Sehingga menjadi tanggungjawab bersama agar pendidikan anak mereka tidak terbengkalai ketika orang tuanya harus bekerja ke luar negeri," jelasnya.

Kemnaker, kata Ida, telah membangun 402 Desmigratif di seluruh Indonesia. Provinsi NTB sebagai salah satu daerah kantong PMI telah dibangun 24 Desmigratif. "Kita harapkan setelah desmigratif ini dibangun oleh kami berikutnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk mengelolanya," pungkas Ida. (OL-8)