Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KEPALA Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri, menjelaskan bahwa berdasarkan data Global Food Security Index (GFSI) secara keseluruhan status ketahanan pangan Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan, tercatat tahun 2016 Indonesia masih berada di peringkat 71, dan tahun 2019 meningkat di peringkat 62.
“Kami memantau secara konsisten indeks (GFSI) tersebut. Angka ini naik karena dipengaruhi 3 aspek ketahanan pangan sebagai indikatornya,” jelas Kuntoro.
Menurutnya Nilai Indeks Keseluruhan pada data tersebut ditentukan dari tiga aspek, yaitu Keterjangkauan, Ketersediaan, Kualitas dan Keamanan. Aspek Keterjangkauan dan Ketersediaan untuk Indonesia meningkat cukup drastis sehingga menjadi aspek yang dominan mempengaruhi kenaikan nilai indeks secara keseluruhan.
“Hal tersebut tentu tidak terlepas dari upaya–upaya dilakukan Pemerintah selama ini, Kementerian Pertanian selama ini terus berupaya membenahi pertanian dari hulu hingga hilir termasuk dalam hal distribusi dan ketersediaan pangan,” jelas Kuntoro.
Dari sisi ketersediaan pangan misalnya, Kuntoro mengungkapkan upaya yang dilakukan Pemerintah salah satunya dengan pembangunan program food estate. Pemerintah membuat food estate untuk mempersiapkan pangan rakyat dalam skala ekonomi yang besar.
“Kemandirian pangan terus kita perjuangkan, agar kita mampu berdiri diatas pangan kita sendiri. Apalah artinya index bagus, pangan kita terlihat aman, namun punya ketergantungan pada impor,” kata Kuntoro.
Sebagai contoh Negara Singapura menempati index terbaik di dunia, namun hampir seluruh pangannya dipenuhi dari impor, karena negara tersebut tidak memiliki lahan pertanian yang mencukupi. Sementara Indonesia memiliki potensi Sumberdaya Pertanian yang cukup besar.
Selama ini banyak lembaga Internasional yang melahirkan berbagai pengukuran untuk melihat seberapa jauh tingkat perkembangan dari suatu negara terhadap permasalahan tertentu salah satunya permasalahan di bidang pangan. The Economist Intelligence Unit (EIU) bekerjasama dengan Barilla Center for Food & Nutrition juga mengeluarkan indeks keberlanjutan pangan (Food Sustainability Index atau FSI).
“FSI itu memiliki tiga indikator, pertama aspek pertanian berkelanjutan, kedua mengenai kehilangan atau susut pasca panen termasuk limbah, dan ketiga mengenai aspek gizi,” terang Kuntoro.
FSI diharapkan mampu meningkatkan awareness pemerintah, institusi, dan masyarakat terhadap isu food sustainability dan memantau perkembangannya. Selain itu, proyek ini juga dibuat sebagai bentuk dukungan global terhadap target SDG 2030.
Ranking yang dibuat oleh FSI bukan dimaksudkan untuk judgemental, terlebih sebagai tolak ukur kinerja setiap negara dalam menghadapi tantangan sistem pangan global.
Kepala Biro Humas Kementan menegaskan selain isu produksi, aspek – aspek penilaian pada data FSI erat kaitannya dengan food loss dan food waste atau pangan yang terbuang dan pangan yang menjadi sampah.
“Salah satu indikator FSI adalah masih tingginya jumlah makanan yg terbuang, akibat perilaku mengambil makanan berlebihan dan terbuang. Kita harus berempati pada negara yang kesulitan mendapatkan sumber makanan,” terang Kuntoro.
Secara fair malah menurut Kuntoro, Situasi ketahanan pangan nasional yang mengalami peningkatan dan semakin kuat juga dapat terlihat dari data yang dikeluarkan Global Hunger Index (GHI) 2020.
Kuntoro mengungkapkan Indonesia menempati level moderate dengan skor 19,1, setelah sebelumnya masih berada di level serius dengan skor 20,1 pada tahun 2019.Situasi yang sama juga dapat dilihat dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atals (FSVA).
“Berdasarkan data FSVA, jumlah kabupaten/kota yang rentan rawan pangan mengalami penurunan dari 76 kabupaten/kota pada tahun 2019 menjadi 70 Kabupaten/Kota rentan rawan pangan di tahun 2020,” tutup Kuntoro. (RO/OL-09)
Pemerintah menetapkan harga ayam ras hidup (livebird) minimum Rp18.000/kg berlaku nasional mulai 19 Juni 2025 untuk melindungi peternak dari kerugian.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Arief Cahyono, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) periode 2025–2028, Beledug Bantolo.
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kementan merumuskan lima langkah strategis bersama pelaku industri perunggasan, dengan didukung salah satunya oleh Komunitas Peternakan Unggas Nasional (KPUN).
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar pelatihan konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
Pemerintah daerah diminta aktif melaporkan hasil pemeriksaan hewan, baik sebelum (antemortem) maupun sesudah pemotongan (postmortem), melalui aplikasi iSIKHNAS.
Pupuk Kaltim membantu merancang model pertanian modern di Kelurahan Bulutana, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Indonesia kini resmi memiliki wadah kolaboratif dan strategis untuk pengembangan teknologi dan pemanfaatan biochar melalui dibentuknya Asosiasi Biochar Indonesia Internasional.
POLITEKNIK Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan Yoma) melakukan audiensi dengan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, di Balaikota Timoho, Selasa (8/7/2025).
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan saat ini pemerintah telah siap untuk mengirimkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 ribu ton ke Palestina.
Peruri memperkenalkan pendekatan smart farming yang memungkinkan pemantauan kondisi lahan secara real-time.
PERKEMBANGAN teknologi digital membantu perkembangan sektor pertanian yang lebih transparan dan efisien. Hal itu membuat ekosistem pertanian menjadi lebih maju dan berdaya saing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved