Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa menjadi faktor penting untuk menahan laju kemiskinan di wilayah desa.
"Pada 2020, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan BLT Dana Desa menjadi salah satu faktor penting di dalam menahan kemiskinan di desa. Berikut, menahan jumlah pengangguran di desa," ungkap Abdul dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/2).
Baca juga: 521 RT Berstatus Zona Merah Selama PPKM Mikro
Menurutnya, dana bantuan itu mampu menahan kenaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang lebih baik daripada di kota pada Februari-Agustus 2020. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), angka TPT di perkotaan meningkat 6% dan di pedesaan hanya 0,79%.
"Hasil survei angkatan kerja nasional BPS, pengangguran di kota naik 2,06 juta jiwa dan di desa naik 606 ribu jiwa," imbuh Abdul.
Sementara itu, persentase kemiskinan di desa dapat diturunkan dengan adanya BLT dan PKTD. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di pedesaan hanya naik 0,38%, sedangkan di perkotaan naik 0,65%.
Baca juga: Manfaatkan Dana Desa untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
"Jika dihitung, maka di kota kemiskinan naik 880 ribu jiwa. Di pedesaan naik 250 ribu jiwa. Kami berharap PKTD dan BLT Dana Desa menjadi keberhasilan, dari desa tertinggal menjadi desa mandiri," pungkasnya.
Diketahui, anggaran Dana Desa pada 2021 dialokasikan sebesar Rp72 triliun untuk 74.961 desa. Kemudian, dibagi untuk PKTD sebesar Rp37,08 triliun dan BLT Dana Desa Rp29,16 triliun. Berikut, kegiatan desa aman covid-19, termasuk PPKM mikro, sebesar Rp5,76 triliun.(OL-11)
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved