Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KETUA Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia Sri Mulyani menegaskan bahwa LPI bukan instrumen yang dibentuk untuk mencari utang.
Lembaga itu merupakan wadah untuk menggaet investor, agar menanamkan modal sebagai sumber pembangunan di Tanah Air
"Kita tidak meminjam uang mereka. Mereka menginvestasikan modal bersama-sama kita," ujar Ani, sapaan akrabnya, di Kantor Presiden, Selasa (16/2).
Baca juga: LPI Diharapkan Mampu Tarik Tiga Jenis Investor
Menurutnya, cara tersebut merupakan skema terbaik. Sehingga, Indonesia bisa terus melanjutkan pembangunan, tanpa harus bergantung pada APBN atau pinjaman.
Dalam proses pembentukan LPI, sudah ada beberapa pihak dari luar negeri yang menunjukkan expression of interest. Beberapa di antaranya bahkan menyampaikan surat ketertarikan investasi.
"Bahkan dewan pengawas belum selesai dibentuk, mereka sudah menyampaikan keinginannya dan menyampaikan angka indikatif yang mereka ingin masukkan ke LPI," imbuh Bendahara Negara.
Baca juga: Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Harga Beras
Hal tersebut menggambarkan besarnya potensi investasi yang masuk ke LPI. Setelah Board of Director dibentuk, LPI bisa menindaklanjuti berbagai minat investasi yang muncul.
"Fokus kita sekarang membangun rumah secara lengkap dan juga menyiapkan transaksi. Serta bicara teknik detil dengan para fund yang sudah menyampaikan expression of interest secara sangat serius," pungkas Ani.(OL-11)
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Situasi global yang masih dan kian tak menentu patut diwaspadai. Perkembangan dari ekonomi dunia dan konflik Timur Tengah Iran vs Israel dinilai dapat memberi dampak ke perekonomian Indonesia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyatakan bahwa gaji ke-13 bagi ASN bisa mendorong konsumsi rumah tangga meskipun terbatas.
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Pada Mei 2025, kondisi pendapatan konsumen tergerus. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang justru mengalami peningkatan.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
EFISIENSI anggaran yang dilakukan, terutama untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kelabakan.
Strategi pelepasan aset memungkinkan pengembangan proyek baru, pengurangan utang, dan peningkatan modal usaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved