Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KETUA Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia Sri Mulyani menegaskan bahwa LPI bukan instrumen yang dibentuk untuk mencari utang.
Lembaga itu merupakan wadah untuk menggaet investor, agar menanamkan modal sebagai sumber pembangunan di Tanah Air
"Kita tidak meminjam uang mereka. Mereka menginvestasikan modal bersama-sama kita," ujar Ani, sapaan akrabnya, di Kantor Presiden, Selasa (16/2).
Baca juga: LPI Diharapkan Mampu Tarik Tiga Jenis Investor
Menurutnya, cara tersebut merupakan skema terbaik. Sehingga, Indonesia bisa terus melanjutkan pembangunan, tanpa harus bergantung pada APBN atau pinjaman.
Dalam proses pembentukan LPI, sudah ada beberapa pihak dari luar negeri yang menunjukkan expression of interest. Beberapa di antaranya bahkan menyampaikan surat ketertarikan investasi.
"Bahkan dewan pengawas belum selesai dibentuk, mereka sudah menyampaikan keinginannya dan menyampaikan angka indikatif yang mereka ingin masukkan ke LPI," imbuh Bendahara Negara.
Baca juga: Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Harga Beras
Hal tersebut menggambarkan besarnya potensi investasi yang masuk ke LPI. Setelah Board of Director dibentuk, LPI bisa menindaklanjuti berbagai minat investasi yang muncul.
"Fokus kita sekarang membangun rumah secara lengkap dan juga menyiapkan transaksi. Serta bicara teknik detil dengan para fund yang sudah menyampaikan expression of interest secara sangat serius," pungkas Ani.(OL-11)
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
RUU anggaran yang dibahas senat AS diperkirakan menyebabkan hampir 12 juta warga kehilangan asuransi kesehatan dan menambah utang negara US$3,3 triliun.
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Pada Mei 2025, kondisi pendapatan konsumen tergerus. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang justru mengalami peningkatan.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
EFISIENSI anggaran yang dilakukan, terutama untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kelabakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved