Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dan Sumatra Barat (Sumbar). Asisten Deputi (Asdep) Pengembangan Wilayah Djoko Hartoyo menjelaskan, pemerintah daerah Sumatera Barat dan Kabupaten Nganjuk mengajukan beberapa permohonan pembangunan infrastruktur yang diusulkan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya.
"Pak Menko (Luhut Binsar Pandjaitan) selalu menyampaikan bahwa penting melalukan pengecekan lapangan atas usulan yang disampaikan, dan kami sudah melakukannya. Oleh karena itu, kami akan mengawal usulan-usulan ini hingga (cepat) selesai,” kata Asisten Deputi (Asdep) Pengembangan Wilayah Djoko Hartoyo dalam keterangan yang dikutip Selasa (16/2).
Djoko menuturkan, terdapat beberapa usulan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Seperti, pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan irigasi dan normalisasi sungai, pengembangan kawasan food estate, pengadaan kapal antarpulau dan kawasan ekonomi khusus, dan lain-lain.
Sedangkan, Kabupaten Nganjuk pun mengajukan beberapa usulan pembangunan infrastruktur, di antaranya pembangunan Pasar Kertosono, pembangunan pedestrian, rekonstruksi ruas jalan 010 Ngrami-Gondangkulon, pelebaran Jembatan Ngangkatan, dan sebagainya.
baca juga: Longsor di Nganjuk
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia G. L. Kalake mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dianggap cepat merespons dan menyelesaikan dokumen untuk pengajuan program PEN. Ia juga menuturkan bahwa sebelumnya Kemenko Marves telah melakukan kunjungan lapangan ke dua wilayah ini. (OL-3)
Pengembangan kota mandiri baru di koridor utara-timur Jakarta memasuki tahun keempat dengan hunian, area komersial, sekolah, serta rencana CBD dan infrastruktur modern.
Sepinya pasar rakyat di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh maraknya perdagangan daring, melainkan buruknya infrastruktur dan lemahnya sistem pengelolaan pasar.
Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Permintaan terhadap rumah berkonsep premium di wilayah penyangga Jakarta terus meningkat, terutama di kawasan dengan akses dan infrastruktur yang berkembang pesat.
PT Kereta Api Indonesia II Sumatera Barat (Sumbar) mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di sekitar jalur rel, termasuk kegiatan menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved