Wapres Minta Keadilan Akses dalam Kebijakan Energi

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta kebijakan energi Indonesia berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan. Hal ini untuk mendorong keadilan terhadap akses energi dan pada akhirnya mendorong ketahanan energi nasional. 

“Faktor penting dalam ketahanan energi juga adalah keadilan terhadap akses energi. Karena itu persoalan energi sesungguhnya juga sangat terkait dengan persoalan kemiskinan,” katanya saat orasi ilmiah Dies Natalies ke-5 UP secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres, Senin (1/2).

Baca juga: Reka Ulang Kasus Bansos, Gambarkan Keterlibaran Kader PDIP

Ia menyebutkan masih banyaknya wilayah yang belum mendapatkan akses listrik sekalipun tingkat elektrifikasi sudah mencapai 99%. Begitupun banyak rumah tangga miskin yang meskipun tersedia infrastruktur listrik di wilayahnya tetap tidak mendapatkan akses karena terdapat entry barrier untuk membayar biaya pemasangan listrik dan membeli perlengkapan terkait. 

“Selain itu, penerima subsidi listrik saat ini masih didominasi oleh kelompok dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi,” katanya.

Contoh lain dalam konteks energi untuk memasak. Walaupun pemerintah pada 2021 mengalokasikan anggaran sekitar Rp54 triliun untuk subsidi LPG dan menyediakan LPG sampai 7,5 juta metrik ton untuk masyarakat, masih terdapat lebih dari 12,51 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang memasak menggunakan kayu bakar. 

“Ketimpangan juga terjadi untuk subsidi LPG yang hanya dinikmati oleh 35% kelompok masyarakat miskin dan rentan dan sisanya dinikmati kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Tentu ini ironis, karena alokasi subsidi elpiji jumlahnya sangat besar dan cenderung meningkat,” ungkapnya.

Karena itu dirinya sudah meminta Kementerian/Lembaga terkait untuk terus mengkaji kebijakan subsidi energi yang lebih berpihak pada kelompok masyarkat miskin. 

“Namun pada saat yang sama juga mampu mendorong penghematan anggaran pemerintah serta memperkuat ketahanan energi nasional,” jelasnya.

Ma’ruf juga menyoroti ketergantungan Indonesia pada energi fosil yang sebagian besar justru diimpor. Sebagai contoh, sumber energi utama yang digunakan untuk memasak oleh sebagian besar rumah tangga di Indonesia yakni LPG, lebih dari 70% diimpor. 

“Ketergantungan kita terhadap energi fosil yang diimpor harus secara bertahap diganti dengan energi yang bersumber dari energi terbarukan yang tersedia secara lokal. Menurut data Dewan Energi Nasional (DEN), bauran energi primer nasional tahun 2019 sebesar 37,15% dari batubara; 33,58% dari minyak bumi; 20,13% dari gas bumi dan 9,15% dari Energi Baru Terbarukan (EBT),” paparnya.

Oleh karena itu, tambahnya, selain investasi dirinya ingin menekankan pentingnya riset dan inovasi untuk industri energi Indonesia. 

“Target bauran energi dengan energi terbarukan pada 2025 tidak akan tercapai jika riset dan inovasi tidak turut serta ditingkatkan,” pungkasnya. (OL-6)