Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) naik kelas. Fokusnya pada dua Key Performance Indicator (KPI), yakni mendorong investasi besar bermitra dan mendorong penanaman modal dalam negeri (PMDN) khususnya sektor UMKM.
Untuk mewujudkan hal tersebut, BKPM memfasilitasi kerja sama antara usaha besar dan UMKM. Program itu bertujuan menegaskan pentingnya kemitraan investasi yang dilakukan pengusaha besar nasional serta asing, dengan pengusaha nasional di daerah atau UMKM lokal di wilayah proyek investasi.
Baca juga: Luhut Minta Masyarakat Borong Produk Lokal
"Minggu depan akan ada penandatanganan komitmen kerja sama antara PMA/PMDN dan UMKM mitranya. Acara ini akan disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dari Istana Negara. Karena memang sejak awal ini adalah arahan Bapak Presiden kepada kami,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Minggu (17/1).
Penandatanganan Komitmen Kerja Sama Usaha Besar dengan UMKM akan berlangsung pada Senin (18/1) besok. Program kemitraan itu mengolaborasi 56 usaha besar, yang terdiri dari 29 PMA dan 27 PMDN, dengan 196 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Sesuai arahan Presiden, investasi yang masuk wajib 'dikawinkan' dengan pengusaha nasional atau UMKM lokal. Masuknya investasi ke Indonesia memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Khususnya di tengah pelemahan ekonomi akibat pandemi covid-19.
Baca juga: Luhut Minta Masyarakat Borong Produk Lokal
Bahlil menyebut kemitraan akan memberikan multiplier effects kepada masyarakat lokal dengan hadirnya investasi di daerah. Bagi UMKM, manfaat yang dirasakan akan memacu kualitas produk dan membuka peluang UMKM untuk naik kelas.
"Jadi kolaborasi investor itu dilakukan pengusaha lokal atau UMKM di daerah. Bukan yang ada di Jakarta. Tentunya, BKPM akan memfasilitasi dan menjamin UMKM yang dilibatkan memiliki kualifikasi yang baik, serta memenuhi syarat," pungkasnya.(OL-11)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Wamen Investasi Todotua Pasaribu kunjungi Tiongkok untuk jajaki kerja sama kemaritiman. Zhenghui Group rencanakan investasi tahap awal USD100 juta di Sulawesi Barat.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengapresiasi kolaborasi antara PT Sat Nusapersada dengan Lenovo Indonesia.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
Kepala BKPM RosanPerkasa Roeslani menuturkan dalam waktu dekat Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan diresmikan.
BKPM aktif menjemput bola investasi imbas perang tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Kami juga mendorong BTS dan TCI untuk menarik lebih banyak investor yang menjadi offtaker produk mereka, sehingga tercipta ekosistem industri timah yang berkelanjutan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved