Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKU usaha kecil diminta terus bertahan menjalankan usaha di tengah pandemi covid-19 meski keuntungan yang diperoleh berkurang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hal itu saat kembali menyerahkan bantuan modal kerja (BMK) sebesar Rp2,4 juta kepada para pelaku usaha mikro dan kecil, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin.
“Saya mengharapkan yang ada di sini tidak menyerah, tetap bekerja keras dan berusaha keras agar usahanya bisa bertahan. Tidak apa-apa untungnya berkurang 50%, tapi jangan sampai tutup, jangan ada yang berhenti sampai nanti masuk ke keadaan normal,” katanya di depan puluhan pedagang kecil.
Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan optimisme pada satu titik semua aktivitas masyarakat akan kembali ke keadaan normal.
Kegiatan berusaha akan bisa normal kembali dengan dua syarat, yakni disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi.
“Tolong disampaikan kepada keluarga, tetangga, dan teman agar disiplin terhadap protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan sehabis kegiatan, jaga jarak seperti ini jangan masuk ke tempat yang kerumunannya padat,” imbau Presiden.
Terkait program vaksinasi, Presiden mengimbau masyarakat untuk tidak menolak vaksin.
Vaksinasi penting tak hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga menciptakan kekebalan komunal yang akhirnya melindungi semua orang.
“Jadi, kita harapkan nantinya 70% penduduk Indonesia itu divaksin untuk mencapai yang namanya kekebalan komunal, yang namanya herd immunity sehingga kita harapkan tidak ada yang tidak mau divaksin. Semuanya kita harapkan yang 70% semuanya mau divaksinasi,” tambah Jokowi.

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM/BRI/Riset MI-NRC
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan pemerintah berupaya keras memberi bantuan kepada masyarakat terdampak melalui sejumlah program bantuan sosial.
Salah satunya melalui bantuan modal yang telah digulirkan sejak Juli 2020 lalu.
Bantuan modal sebesar Rp2,4 juta yang diberikan kepada tiap pelaku usaha kecil itu untuk meringankan beban yang dialami akibat pandemi. Presiden berharap agar mereka mampu bertahan hingga nanti pandemi tertangani.
“Saya sudah bertemu dalam forum seperti ini sepuluh, dua puluh kali, sudah banyak sekali dan yang saya dengar keadaannya enggak beda jauh. Di Bogor, di Jakarta, di provinsi lain sama. Keadaan ini nanti akan bisa kembali normal kalau kita bisa menangani covid-19,” ucap Presiden. (Dhk/X-7)
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved