Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
KEHADIRAN PT Bank Syariah Indonesia Tbk diyakini bisa mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat di daerah lebih mengenal dan menggunakan layanan keuangan syariah.
Dengan pemanfaatan teknologi warisan tiga bank syariah yang merger, Bank Syariah Indonesia akan menjadi katalis pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan syariah.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyebut selama ini daya saing dan ragam produk keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Karena itu, akses serta pengetahuan masyarakat mengenai keuangan syariah masih terbatas. Kehadiran Bank Syariah Indonesia dipercaya bisa mengikis masalah tersebut, dan berujung pada terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat.
"Potensi untuk tumbuh itu ada di daerah, UMKM dan ini semua umat muslim. Ini ruang untuk tumbuh besar, sehingga kita harus memiliki lembaga keuangan dan perbankan yang bisa mengakses ke daerah dengan teknologi. Kami menyambut baik rencana pemerintah lewat penggabungan Bank BUMN. Ini akan menjadi katalis perkembangan syariah di Indonesia," ujar Wimboh, melalui rilis yang diterima, Rabu (30/12).
Menurutnya, selama ini masyarakat kesulitan mendapat produk dan jasa keuangan syariah karena masalah jarak dan akses. Kehadiran Bank Syariah Indonesia yang bermodal besar bisa meniadakan masalah ini ke depannya.
Wimboh menegaskan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga harus menjawab kondisi rendahnya literasi syariah nasional. Saat ini, indeks literasi syariah nasional masih berada di angka 8,93%, jauh di bawah tingkat literasi masyarakat atas keuangan konvensional yakni 37,72%.
"Karena itu kita harapkan ke depan (Bank Syariah Indonesia) bisa akses ke segmen mikro dan UKM di daerah dengan cepat yang dibantu teknologi. Poin kedua, masyarakat kita adalah masyarakat illiterate. Literasi (syariah) hanya 8,93%, sangat rendah dibanding konvensional 37,72%. Ini tantangan kita. Kalau tidak, mereka tidak paham aksesnya, penggunaan teknologinya, mengenali risiko tidak bisa. Kami sambut baik literasi ini sangat penting terutama di daerah," kata Wimboh.
Menurut Wimboh, saat ini momentum kebangkitan ekonomi Islam dan keuangan syariah tengah terjadi. Untuk memanfaatkan momentum tersebut, kolaborasi dan sinergi harus dilakukan berbagai pihak.
Direktur Utama Bank Syariah Indonesia sekaligus Ketua Project Management Office (PMO) Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN Hery Gunardi menjelaskan, segmen UMKM akan menjadi prioritas kerja bank hasil merger tersebut.
Dukungan Bank Syariah Indonesia bagi pelaku UMKM akan terwujud dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terjangkau dan mudah untuk mereka. Selain itu, Bank Syariah Indonesia akan menghadirkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, agar mereka bisa lebih berkembang dan meningkat kesejahteraannya.
Bank Syariah Indonesia diproyeksikan menyalurkan pembiayaan untuk UMKM minimal 23% dari total portofolio pada Desember 2021. Setelah itu, porsi pembiayaan dan pelayanan bagi UMKM akan terus ditingkatkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
"Bank Syariah Indonesia akan menjadi bagian ekosistem dan sinergi pemberdayaan pelaku usaha UMKM, mulai dari fase pemberdayaan hingga penyaluran KUR Syariah. Dukungan bagi UMKM tidak akan berkurang, justru hendak ditambah dan diperkuat,” ujar Hery.
Bank Syariah Indonesia akan efektif beroperasi pada 1 Februari 2021. Bank ini digadang memiliki aset total Rp214,6 triliun dengan modal inti lebih dari Rp20,4 triliun. Jumlah tersebut menempatkan bank hasil merger masuk daftar 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, dan Top 10 bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar. (E-2)
INDUSTRI fintech lending atau pinjaman daring (pindar) di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun
OJK meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penegakan hukum dan sinergi lintas pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas sektor keuangan.
Mahkamah Agung resmi melantik Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031. Simak daftar lengkap nama pejabat baru OJK
OJK mencatat ketahanan permodalan berada pada level yang sangat kuat, memberikan ruang ekspansi sekaligus bantalan risiko yang memadai
Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam penguatan tata kelola layanan kesehatan di industri asuransi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved