Merger Bank Syariah Dorong Skala Ekonomi Lebih Besar

Merger atau penggabungan tiga bank syariah milik negara yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri tengah berproses. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap penggabungan ketiga bank syariah tersebut menjadi satu entitas bank besar diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia bahkan bisa menembus kancah global.

Demikian disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam program Indonesia Bicara oleh Media Indonesia bertajuk Merger Bank Syariah BUMN: Angin Segar Bagi Keuangan Syariah yang dipandu oleh Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong, Kamis (3/12).

Wapres menjelaskan alasan di balik rencana merger tersebut. Saat ini, terangnya, keberadaan bank syariah di Indonesia masih berskala kecil. Diharapkan dengan merger bank syariah, aset yang akan dikelola bisa lebih dari Rp200 triliun sehingga bisa menangani proyek keuangan syariah yang besar.

"Bukan hanya nasional tapi bergerak di tingkat global. Selama ini kita ingin ada semacam lembaga keuangan bisa melayani kepentingan ekonomi syariah mulai dari terkecil ultramikro hingga yang besar," papar Wapres.

Untuk sektor ekonomi syariah skala kecil, terang Wapres, sudah ada bank wakaf mikro serta koperasi syariah. Akan tetapi, pemerintah bercita-cita membuat lembaga keuangan yang dapat melayani kepentingan bisnis syariah dengan skala besar sehingga ide merger bank syariah terbentuk.

Indonesia, paparnya, punya potensi besar sebagai negara yang memainkan peran dalam perekonomian syariah. Hanya, amat disayangkan saat ini, belum ada lembaga perbankan syariah milik Indonesia yang masuk dalam peringkat 20 besar secara global dari sisi aset.

Merger bank syariah diakui Wapres memerlukan kesiapan antara lain sumber daya manusia yang punya kualifikasi dan pengetahuan tentang pengelolaan bisnis syariah. Wapres menanggap saat ini sudah banyak tenaga perbankan yang terampil dalam bidang keuangan syariah, meskipun pada awalnya mereka berasal dari bank konvensional.

"Sekarang saya melihat sudah banyak menguasai kehati-hatian, risk management, dan kesesuaian syariah. Ditambah mereka yang lulus dari jurusan ekonomi Islam di berbagai perguruan tinggi. Kalau dulu kebanyakan hasil cangkokan begitu,  sekarang sudah mulai terdidik di fakultas," papar Warpres.

Disampaikan Wapres, pemerintah juga membangun ekosistem yang lebih luas, bukan hanya sistem keuangan syariah, tetapi juga ekonomi syariah. Hal itu diwujudkan melalui keberadaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai oleh Wapres.

"Kami sudah mengembangkan empat klaster industri halal, keuangan syariah, dana sosial syariah seperti wakaf zakat, dan bisnis syariahnya. Di industri keuangan kami mengembangkan perbankan syariah, asuransi, multifinance, pasar modal syariah, dan sukuk," paparnya.

Untuk menghadapi tantangan pengembangan ekonomi syariah, menurut Wapres, salah satu tantangan ialah keberpihakan pemerintah. Meski demikian, Indonesia tengah mempersiapkan kebijakan dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi syariah.

Sejumlah kementerian, ujar Wapres, sudah bersiap dengan satuan kerja tersendiri yang khusus membidangi keuangan dan bisnis syariah. Selain itu, kerja sama dengan e-commerce memasarkan produk halal juga dijajaki pemerintah.

Kolaborasi dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memudahkan pelaku bisnsi di industri halal dan syariah pun dilakukan. Selain dukungan kebijakan, Wapres menekankan pentingnya literasi ekonomi bagi masyarakat agar memahami sistem syariah.

"Sistem syariah tidak hanya mengandalkan kehalalan produk tapi pilihan rasional. Misalnya makanan halal bukan hanya dianjurkan oleh agama tapi juga sehat. Sudah menjadi pandangan global hahal food is good food. Demikian juga dalam sistem keuangan, halal lebih variatif dibanding sistem konvensional," terang Wapres.

Sebenarnya produk keuangan syariah cukup beragam dan menguntungkan sama seperti bank konvensional. Pada bank konvensional, terang Wapres, pengelolaan keuangan yang dijalankan lebih pada peminjaman atau kredit.

Namun dalam sistem keuangan syariah, ada bermacam-macam seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Dalam progres merger bank syariah di Indonesia, Wapres mengakui sejauh ini belum ada kendala berarti karena bank-bank yang digabungkan ialah milik negara.

Hanya, mungkin ada karakterisiktik dari masing-masimg bank yang harus dipadukan. Wapres berharap pada 2024 realisasi tersebut bisa terwujud.

"Hal yang kita ingin kejar potensi yang besar dan realisasinya bisa lebih cepat. Kalau ini berhasil, akan terjadi proses percepatan merger bank. Pada 2024 diharapkan sudah terlihat hasilnya," tukasnya. (OL-14)