Wapres Pastikan Kaji Ulang Rencana Penggabungan BTN Syariah Demi Rumah Rakyat

WAKIL Presiden K.H Ma’ruf Amin memastikan akan mendiskusikan ulang rencana penggabungan atau akuisisi Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) oleh bank pelat merah lainnya. 

Hal ini setelah Wapres menerima masukan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) terkait pentingnya peran BTN dalam mendukung ekosistem perumahan, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

"Kalau pun ada penggabungan, sistemnya belum siap. Kalau sistemnya belum siap, rencana penggabungan ini juga harus memperhitungkan konsistensi dan kelancaran penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi MBR. Selain itu, harus ada pembahasan secara tuntas agar penyaluran KPR subsidi tidak terhambat," ujar Wapres Ma’ruf Amin dalam keterangan resmi yang diterima Selasa (24/5).

Sebelum adanya akuisisi BTN Syariah ke Bank BUMN lainnya, Wapres menegaskan, harus ada perbaikan peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait lainnya. Pertimbangannya demi keberlanjutan pengadaan perumahan, khususnya rumah bersubsidi. 

Presiden Joko Widodo juga mengamanatkan terselenggaranya program penyediaan hunian bersubsidi. Pihaknya akan menyampaikan hal ini kepada Menteri BUMN Erick Thohir. 

“Memang tidak semudah itu menggabungkan BTN Syariah ke bank BUMN lainnya. Terutama menyangkut konsistensi penyediaan KPR rumah bersubsidi," tegasnya. 

Baca juga : Begini Tanggapan Pengembang soal Rencana Penggabungan BTN Syariah ke BSI          

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, saat ini masih ada kekurangan kebutuhan hunian (backlog) sebesar 12,7 juta unit rumah. 

“Sudah sejak lama BTN menjadi bank yang fokus dalam mendukung program perumahan di Indonesia," kata Iwan. 

Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida menyebutkan, saat ini BTN merupakan bank penyedia KPR subsidi terbesar yakni 87%. Adapun total market share BTN untuk pangsa pasar KPR nasional sebesar 41%. 

"UUS BTN ini sudah berkontribusi cukup besar untuk pembiayaan KPR Syariah bersubsidi rata-rata sebesar 17 persen per tahun," jelas Totok. 

Untuk itu, Totok Lusida berharap pemerintah tetap mempertahankan BTN sebagai bank yang fokus dalam penyediaan pembiayaan di sektor perumahan. 

“Kami berharap agar pemerintah tetap mempertahankan BTN Syariah. Apalagi, UUS BTN ini sudah berkontribusi relatif besar terkait pembiayaan hunian MBR di tanah air," tandas dia. (OL-7)