Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SAAT ini sudah ada enam provinsi yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan. Sebelumnya yang terpublikasi hanya lima provinsi.
Lima provinsi yang lebih dulu menyatakan penaikan UMP ialah Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Provinsi baru yang ikut menaikkan UMP tahun depan ialah Bengkulu.
"Ada enam provinsi yang menetapkan upah minimum 2021 lebih tinggi dari 2020 yaitu Jawa Tengah, DIY, Sulsel, Jatim, DKI Jakarta, dan Bengkulu," ungkap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (25/11).
Ida menambahkan bahwa 27 provinsi dipastikan menetapkan upah minimum 2021 sama dengan 2020. Masih ada satu provinsi yakni Gorontalo belum mengambil keputusan mengenai upah minimum.
"Sampai sekarang hanya ada satu provinsi yang belum menetapkan upah minimum 2021 yaitu Provinsi Gorontalo," kata Ida.
Selain itu, dia telah memberikan Surat Edaran Menaker 11/2020 yang berisikan amanat kepada gubernur di tiap provinsi untuk melaksanakan penetapan upah minimum setelah 2021 sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Dengan demikian, upah minimum 2022 ditetapkan dengan mempedomani Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan beserta peraturan pelaksanaannya," tuturnya. (OL-14)
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Ia mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Noel yang menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya.
udingan Noel terkait adanya aliran dana ke partai politik nasional yang disebut berinisial “K” tidak cukup disampaikan kepada publik.
Penyidik menduga tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap TKA itu memiliki pengaruh besar, sampai bisa menerima uang meski sudah pensiun.
Dewas merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Fani Febriany
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan jabatan Fani sebagai direktur di sebuah perseroan saat masih berstatus sebagai pegawai KPK.
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
KPK juga terus meminta media untuk memberitakan kasus korupsi, agar pejabat takut apabila ingin memakan uang rakyat.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa angka ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi makro.
Keberkahan Jawa Timur akan terwujud apabila seluruh masyarakat dapat menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing dengan sebaik-baiknya.
Selain fokus pada kemacetan, faktor keselamatan pengemudi juga menjadi prioritas.
Pemasangan EWS yang berlangsung selama sepekan terakhir ini dilakukan berkolaborasi dengan tim BPBD setempat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved