Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) telah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 100.176 unit atau senilai Rp10,25 triliun per 6 November 2020.
Nilai penyaluran ini telah mencapai 97,73% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 102.500 unit atau senilai Rp11 triliun. Dengan penyaluran dana FLPP yang telah menembus 100 ribu ini, maka total penyaluran dana FLPP dari 2010-2020 telah mencapai 755.778 unit atau senilai Rp54,62 triliun.
Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin merasa optimis hingga penghujung tahun penyaluran dana FLPP dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Bahkan dengan sisa uang yang ada, kami perkirakan dapat melebihi dari target unit yang ada, yaitu sebanyak 107.600 unit," kata Arief melalui keterangan tertulisnya, Jumat (6/11).
Penyaluran dana FLPP ini dsalurkan oleh 41 bank pelaksana dari 42 bank yang bekerja sama dengan PPDPP tahun 2020. Adapun rinciannya BTN menyalurkan dana tertinggi mencapai 39.942 unit, diikuti oleh BNI sebanyak 13.003 unit, BRI Syariah sebanyak 11.228 unit, BTN Syariah sebanyak 6.591 unit, Bank BJB sebanyak 4.491 unit.
Selanjutnya, BRI sebanyak 4.116 unit, Mandiri sebanyak 2.501 unit, Bank NTB Syariah sebanyak 1.658 unit, diikuti oleh Bank Sumselbabel sebanyak 1.460 unit, Bank Kalbar sebanyak 1.307 unit, Artha Graha sebanyak 1.273 unit dan sisanya disalurkan oleh bank pelaksana lainnya.
Baca juga : Kemenperin Nilai Peluang Bisnis Motor Listrik Gemilang
Dengan semakin tingginya target penyaluran dana FLPP pada tahun 2021 sebanyak 157.500 unit maka semangat penyaluran dana FLPP dari bank pelaksana harus dua kali lebih baik dari tahun 2020.
“Semangat membantu masyarakat dalam memiliki rumah harus lebih kencang dengan tetap memperhatikan kualitas dan kenyamanan masyarakat dalam memiliki rumah subsidi,” ujar Arief.
Minat masyarakat terhadap perumahan subsidi tercatat memang tinggi. Hal ini terlihat dari dashboard management control PPDPP per (6/11) pukul 16.15 wib tercatat yang mengakses aplikasi Sistem Informasi KPR Bersubsidi alias SiKasep sudah mencapai 250.453 calon debitur, 127.457 calon debitur, 104.464 calon debitur yang telah lolos subsidi checking, 8.754 calon debitur yang berada dalam verifikasi bank, 707 calon debitur sudah mengajukan dana FLPP ke PPDPP dan 100.176 debitur sudah menikmati dana FLPP.
“Pengunjung bulanan SiKasep per September sebanyak 1.320 calon debitur, bulan Oktober sebanyak 1.098 calon debitur dan November ini sebanyak 301 calon debitur,” pungkasnya. (OL-2)
MENJADIKAN Karawang, Jawa Barat, bukan hanya sebagai destinasi industri, melainkan juga sebagai masa depan hunian premium di timur Jakarta.
Ciputra Group resmi menggelar acara Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap pertama untuk hunian CitraLake Villa.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Menurut Ara, rincian subsidi rumah ini akan diumumkan rinci pada waktunya.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pertumbuhan pembangunan pada sektor properti seperti perumahan dan hotel di DKI Jakarta dan Tangerang Raya berdampak bagi warga Jawa Barat.
Kenapa Palaran? Karena Palaran akan menjadi akan menjadi kawasan yang menjanjikan di masa depan.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved