Ekonomi dan Keuangan Syariah Menguatkan Ekonomi Nasional

WAKIL Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Dewan Pengawas Syariah 2020 untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang konstruktif dalam upaya penguatan ekonomi Syariah di Indonesia. Sehingga ekonomi dan keuangan syariah bukan merupakan hal yang eksklusif hanya bagi sebagian kalangan, tapi bersifat universal dan dapat digunakan secara luas.

"Kita harus bisa menempatkan ekonomi syariah ini sebagai pilihan yang rasional, yang benar-benar diminati kesadaran yang tinggi,” pesan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada Webinar Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah (DPS), di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Kamis (5/11)

Wapres menuturkan bahwa ekonomi Syariah dapat berperan besar dalam penguatan ekonomi nasional. Hal tersebut karena Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar. Jumlah penduduk muslim di Indonesia, ujarnya sekitar 87% dari total penduduk sebanyak 267 juta jiwa.

"Banyak dari mereka yang saat ini masuk dalam kelompok kelas menengah, khususnya kalangan muda yang sedang merintis menjadi profesional, start up, ataupun entrepreneur baru,” terangnya.

Wapres menambahkan bahwa kalangan muda memiliki prospek yang bagus, selain memiliki pemahaman teknologi informasi yang baik juga mengerti bisnis dan punya akses yang memadai untuk berinteraksi dengan ekonomi syariah.

Potensi pengembangan ekonomi syariah lainnya, imbuh Wapres antara lain pasar industri halal di Indonesia. Namun pelabelan halal terkendala karena bahan baku yang berasal dari Indonesia, diolah di luar negeri menjadi bahan baku, lalu diimpor kembali ke Indonesia menjadi bahan baku produk.

“Bahkan tidak sedikit end product (produk akhir) yang beredar di pasar kita adalah impor, yang berganti hanya labelnya saja,” papar Wapres.

Karena itu, ujar Wapres, pemerintah mendorong agar bahan alami mentah yang menjadi kekuatan kita tersebut dapat diolah dan diubah menjadi bahan baku di dalam negeri. Sehingga membawa kemanfaatan lebih besar pada kepentingan nasional.

Terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan, Wapres menegaskan, regulasi tersebut sejatinya berisikan penyederhanaan proses dan birokrasi dalam upaya menciptakan iklim usaha dan kerja yang baik.

“Dengan begitu diharapkan dapat merangsang tumbuhnya lebih banyak industri halal di dalam negeri, sehingga pasar halal kita yang besar itu dapat diisi oleh produk-produk dalam negeri,” pungkasnya. (OL-13)

Baca Juga: Pembangunan Net89 Tower PT SMI Kontribusi Bagi Pemulihan Ekonomi