Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa restrukturisasi kredit di perbankan per 5 Oktober 2020 sudah mencapai Rp914,65 triliun dengan debitur sebanyak 7,53 juta.
Angka tersebut terdiri dari restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp361,96 trilun dengan 5,88 juta debitur dan non-UMKM sebesar Rp522,69 triliun dengan 1,65 juta debitur.
Untuk perusahaan pembiayaan, restrukturisasi kredit per 27 Oktober 2020 sudah mencapai Rp177,66 triliun dengan 4,79 juta kontrak yang disetujui. Sementara itu, lembaga keuangan mikro sebesar Rp26,44 miliar dari 35 LKM dan bank wakaf mikro Rp4,52 miliar dari 13 BWM.
"Mengingat masih dibutuhkannya kebijakan-kebijakan lanjutan, maka POJK 11/2020 ini punya peran yang sangat penting untuk memberikan keleluasaan. Karena memang kita lihat recovery masih butuh waktu, sehingga POJK kami perpanjang hingga Maret 2022," kata Ketua Dewan Komisioner OJK dalam konferensi pers perkembangan kebijakan dan kondisi terkini sektor jasa keuangan secara vitual, Senin (2/11).
Perpanjangan ini, lanjut Wimboh, akan menekankan penerapan manajemen risiko bank yang lebih memadai dalam perpanjangan restrukturisasi kredit. Mencakup antara lain penilaian kemampuan untuk tetap going concern dan prospek usaha debitur oleh penilaian masing-masing bank.
Baca juga : Kredit Hanya Tumbuh 0,12%, OJK Ungkap Penyebabnya
Sehingga nantinya bank bisa mengukur debitur mana yang perlu dibuatkan CKPN. Hal ini dilakukan juga agar bank dapat memahami bahwa kehati-hatian tetap dilakukan oleh sektor industri jasa keuangan dan juga melihat kondisi debitur dengan detail dan jeli.
"Lalu jika debitur sudah tidak punya living will silakan saja dibentuk cadangan dan juga akhirnya assesmentnya lebih objektif. Untuk itu kami imbau untuk industri perbankan tetap melakukan penilaian terhadap setiap debitur yang mau perpanjangan POJK 11 ini," tegasnya.
Sementara itu, berdasarkan penempatan dana pemerintah di industri perbankan, Wimboh menambahkan Himbara susah menyalurkan kredit sebesar Rp166,39 triliun dari alokasi dana sebesar Rp47,5 triliun.
"Jadi sudah lebih dari tiga kali leverage-nya," ujar Wimboh.
Sementara itu, BPD telah menerima penempatan dana sebesar Rp14 triliun yang mendorong penyaluran kredit sebesar Rp17,39 triliun dan Bank Syariah mendapat penempatan dana sebesar Rp3 triliun yang disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp1,7 triliun.
"Tentunya ini masih butuh waktu untuk mencapai leverage yang sebagaimana dijanjikan (tiga kali). Namun, kami yakin ini bisa dilakukan oleh BPD dan Bank Syariah. OJK akan mendorong untuk bank secara kontinu menyalurkan kredit kepada debitur-debitur yang tentunya sudah dilakukan asesmen dengan baik dan juga dalam rangka bukan hanya penempatan dana pemerintah, namun bagaimana going concern perbankan ini terjaga ke depannya," pungkasnya. (OL-2)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunda penerapan ketentuan pembagian biaya atau co-payment dalam produk asuransi kesehatan.
OJK mendorong adanya pembagian beban atau cost sharing antara perusahaan asuransi dengan peserta melalui skema copayment.
Novianto menyebut tidak hanya indeks inklusi keuangannya saja yang meningkat, indek literasi keuangan pada tahun 2025 juga turut meningkat.
Dengan adanya kemudahan layanan penyedia dana pensiun, diharapkan dapat meningkatkan kepesertaan khususnya pekerja informal.
OJK mencatat adanya peningkatan dalam penyaluran pinjaman melalui layanan fintech peer-to-peer lending (P2P lending) atau pinjaman online (pinjol), serta skema pembiayaan buy now pay later
OJK telah mengendus potensi penyimpangan atau fraud dalam transaksi surat kredit ekspor (letter of credit/LC) PT Bank Woori Saudara sejak 2023.
Persetujuan telah diberikan untuk penerbitan kredit plastik untuk Inoctcle berdasarkan verifikasi daur ulang 84.000 metrik ton limbah plastik
Kejagung juga akan menelusuri aliran dana yang diajukan sebagai modal kerja, namun, diselewengkan.
PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo).
Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng, menyambut baik wacana permodalan Koperasi Desa Merah Putih melalui pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menurutnya, perbankan juga perlu menyesuaikan struktur biaya dana, termasuk dana pihak ketiga dan bunga kredit, agar penyaluran kredit semakin efektif.
Bank Indonesia mencatat, sebanyak 38,1 juta UMKM telah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk menerima pembayaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved