Soal Serapan PEN, Menkeu Minta Daerah Searah dengan Pusat

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah untuk memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah pusat.

Dalam hal ini, terkait upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi covid-19. Hingga semester II 2020, serapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah tergolong minim.

“Saya ingin menggarisbawahi saat pemerintah pusat terus melihat alokasi dan penyerapan program PEN, kami melihat daerah masih perlu ditingkatkan. Beberapa belanja pemerintah daerah terkait pemulihan ekonomi masih sangat minimal,” ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat koordinasi virtual, Kamis (22/10).

Baca juga: Gandeng PBNU Soal Program PEN, Erick Thohir: Biar Berwarna

Berdasarkan catatan Bendahara Negara per akhir September 2020, kinerja serapan anggaran pemerintah daerah baru mencapai Rp13,3 triliun. Itu sekitar 43,75% dari total alokasi anggaran di bidang kesehatan sebesar Rp30,4 triliun.

Kemudian di bidang dukungan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah baru menyerap anggaran sebesar Rp2,6 triliun, atau 13,7% dari total alokasi sebesar Rp19,24 triilun.

Sementara itu, pada bidang perlindungan sosial, pemerintah daerah sudah menyerap anggaran sebesar Rp11,7 triliun, atau 51% dari total anggaran tersedia, yakni Rp22,8 triliun. “Masih ada tiga bulan. Berarti 49% seharusnya bisa sangat membantu masyarakat di daerah hingga akhir tahun,” pungkas Ani.

Menurutnya, serapan anggaran di daerah yang rendah disebabkan kendala kendala non-anggaran. Persoalan itu seharusnya bisa ditangani sejak awal.

Baca juga: Menkeu: UU Cipta Kerja Tarik Indonesia dari Middle Income Trap

“APBN dan APBD memang juga mengalami syok sangat besar pada tahun ini akibat pandemi covid-19. Namun kita masukkan dalam struktur yang baru. Seharusnya bisa segera diakselerasi,” imbuh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Pemerintah dikatakannya terus mendorong akselerasi penyerapan program PEN. Sehingga, pertumbuhan ekonomi nasional kembali meningkat. Saat ini, ketahanan ekonomi turut dipengaruhi kinerja serapan program tersebut.

Diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp695,20 triliun dalam program PEN. Adapun anggaran untuk pos dukungan sektoral dan pemerintah daerah tercatat Rp106,11 triliun.(OL-11)