Chatib Basri: Bansos Harus Berlanjut Demi Dongkrak Ekonomi

PEMERINTAH perlu melanjutkan program bantuan sosial (bansos) terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi.

Mengingat, masyarakat cenderung menahan konsumsi dan menunggu kepastian terkait pandemi covid-19. Hal itu diutarakan ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014 Chatib Basri.

“Terlihat dari penyaluran kredit perbankan yang turun. Uang di bank itu banyak, tapi tidak ada yang mau pinjam,” tutur Chatib dalam diskusi secara virtual, Selasa (13/10).

Baca juga: Menkeu: UU Cipta Kerja Tarik Indonesia dari Middle Income Trap

Kondisi itu sekaligus mengindikasikan permintaan terhadap produksi juga masih minim. Menurutnya, penyaluran kredit berskala besar umumnya dilakukan pengusaha untuk pembiayaan produksi. Pelemahan kredit mencerminkan pula rendahnya aktvitas produksi di dalam negeri.

Chatib menilai upaya pemerintah terkait subsidi bunga kredit tidak seirama dengan kondisi pandemi covid-19. Dalam hal ini, berkaca dari lemahnya permintaan kredit perbankan. Pemerintah dikatakannya perlu menggenjot konsumsi masyarakat melalui sejumlah bansos.

“Walau bunga pinjaman diturunkan, orang tetap tidak akan meminjam dari bank. Karena loan to deposit ratio turun,” imbuhnya.

Baca juga: Chatib Basri Mengaku Sempat Benci Dunia Ekonomi

Dampak pandemi covid-19 masih terus membayangi dan menimbulkan ketidakpastian pada 2021. Untuk menahan gejolak ketidakpastian, Chatib menyarankan pemerintah agar memprioritaskan penanganan kesehatan, perlindungan sosial dan dukungan terhadap UMKM.

“Sampai pertengahan tahun depan adalah survival mode. Setelah semua kembali normal, kita baru masuk ke fase ekspansi. Saya tidak punya bayangan ekonomi harus growth dengan tinggi. kita recover dulu saja,” pungkas Chatib.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro berpendapat ketidakpastian akibat pandemi covid-19 menyebabkan pelemahan ekonomi hingga tahun depan. Senada dengan Chatib, dia menilai pemerintah harus mengungkit daya beli masyarakat untuk menahan tekanan ekonomi.

Baca juga: Tahun Depan, Harus Ada Reformasi Kebijakan Fiskal

“Kebijakan untuk mendorong daya beli itu masih dibutuhkan. Ini memang tricky part untuk pemerintah ketika menyajikan APBN 2021. Kita tahu APBN 2021 satu kesatuan dengan 2020 dan nanti di 2022. Jadi, 2020 itu temanya relieve, 2021 restrart dan 2022 adalah recovery,” urai Andry.

Permintaan masyarakat dikatakannya cenderung melemah. Sebab, masyarakat kelas menengah ke bawah mengalami penurunan pendapatan. Bahkan, ada yang kehilangan sumber pemasukan. Di lain sisi, masyarakat menengah ke atas cenderung menyimpan uang di bank sebagai bentuk antisipasi.(OL-11)