UU Cipta Kerja tidak Bikin Harga Meroket

MASYARAKAT khususnya kelas menengah tak perlu khawatir harga properti, terutama apartemen akan meroket seiring kehadiran omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Pasalnya, UU Cipta Kerja pasti bakal diikuti aturan pelaksana sebagai turunan UU tersebut.

“Saya perkirakan dalam aturan pelaksana itu akan diberi batasan harga apartemen yang bisa dimiliki warga negara asing (WNA). Jadi, tak perlu khawatir UU Cipta Kerja akan membuat harga properti naik karena selain diburu orang lokal, juga oleh WNA,” ujar Direktur Riset dan Konsultan Savills Indonesia Anton Sitorus di Jakarta, pekan lalu.

Ia menjelaskan sebelum UU Cipta Kerja, ada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 13/2016 yang merupakan turunan PP 103/2015. Dalam peraturan itu disebutkan apartemen di Jakarta yang bisa dimiliki WNA hanya yang berharga minimal Rp5 miliar.

Senada dengan Anton, Ketua Komite Perizinan dan Investasi Real Estat Indonesia (REI) Adri Istambul menjelaskan, yang diatur dalam omnibus law ‘hanya perluasan segmentasi’ sehingga tidak bakal membuat ‘harga naik’. Apartemen yang boleh dibeli orang asing ialah yang premium, di atas Rp2 miliar. Menurut dia, itu hanya setara dengan 5% dari seluruh apartemen.

“Apartemen yang sesuai kriteria tersebar di beberapa kawasan, seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, dan Batam. Intinya, segmennya beda jika dibandingkan dengan apartemen untuk orang biasa,” ungkapnya.

Ia justru menilai regulasi omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dapat membuat apartemen-apartemen menjadi laku. “Kita enggak akan kekurangan pasokan karena beda sektor. Untuk peng­usaha, ya, ini juga bagus sekali untuk menambah ceruk bisnis,” kata Adri.

Menurutnya, peluang tersebut pertama-tama bakal terealisasi di Batam. “­Orang Singapura mungkin ingin punya hunian yang nyaman di Batam. Kan enak ada kepastian hukum buat investor dan pembeli,” ucap Adri.

Selain itu, ia juga menilai regulasi tersebut bagus karena bisa menghindari penyelundupan hukum. “Itu (pelanggaran hukum) sering dilakukan orang asing yang mau membeli aset-aset di Indonesia dengan menggunakan kawin kontrak,” jelas Adri.

Hak milik

Sebelumnya, isu mengenai kepemilikan properti jenis apartemen oleh WNA kembali muncul setelah omnibus law UU Cipta Kerja diketok palu di DPR, Senin (5/10).

Hal ini terkait dengan Pasal 144 (1) di UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa hak milik atas satuan rumah susun (sarusun) dapat diberikan kepada WNA yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peneliti Indonesian Property Watch (IPW) Ali Tranghada menyebutkan hak milik isi pasal tersebut menjadi tidak jelas. Itu karena dalam aturan yang ada lebih dulu, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No 29 Tahun 2016, hak milik sarusun untuk orang asing hanya dapat berupa hak pakai atas satuan rumah susun (hak pakai sarusun), yaitu hak milik sarusun yang dipunyai atau dimiliki orang asing.

“Jadi, dengan adanya penyebutan hak milik atas sarusun pada Pasal 144 (1) di UU Cipta Kerja, perlu ada penegasan seperti apa yang dimaksud,” ungkap Ali dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, hal itu harus bisa dijelaskan secara rinci oleh pemerintah agar pasar tidak bingung. Ia pun berharap nantinya turunan omnibus law UU Cipta Kerja menjelaskan aturan kepemilikan tersebut.

“Pemerintah harus secara detail dapat menjelaskan terkait seperti apa hak milik atas sarusun dimaksud dan bagaimana prosesnya,” pungkas Ali. (S-3)