Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KELOMPOK petani kecil punya peran signifikan dalam penanganan pandemi Covid-19, termasuk dalam membantu masyarakat mengatasi isu kelaparan dan kemiskinan. Petani kecil merupakan garda terdepan dalam pembangunan berkelanjutan.
Hal itu terungkap dalam diskusi virtual bertajuk Mengupayakan Pertanian Keluarga yang Berkelanjutan Melalui Pendekatan Inklusif. Para peserta menyepakati bahwa kolaborasi dari bawah ke atas dan inklusif dengan berbagai pemangku kepentingan antara kelompok petani kecil, mitra swasta dan pemerintah dapat memastikan ekonomi dan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan tangguh.
“Forum ini bertujuan untuk menjaga momentum kemitraan dalam mencapai tata kelola pertanahan yang berpusat pada masyarakat dan pertanian yang berkelanjutan di seluruh Asia, melalui pembangunan solidaritas di antara gerakan petani di Asia, ” Ujar Esther Penunia, Perwakilan dari Asian Farmers Association for Sustainable Rural Development (AFA) di Filipina dalam keterangannya.
Rangkaian diskusi menyoroti peran United Nations Decade of Family Farming (UNDFF) dalam memajukan kesejahteraan petani kecil dan mengidentifikasi cara agar kelompok petani dapat terlibat di platform advokasi global seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Peserta diharapkan dapat lebih mempelajari situasi pertanian kecil di Asia, terutama peran mereka dalam merumuskan kebijakan, hak atas tanah, dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan.
Pandemi Covid-19 menjadi peringatan pada sistem pangan. Di Asia, meski petani kecil menghasilkan sebagian besar pangan dunia, mereka tetap tidak memiliki kendali atas keamanan lahan dan ketahanan pangan.
Baca juga : Petani Milenial Buktikan Sukses Harumkan Kopi Indonesia
Selain itu, kebijakan pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan di masa Covid-19 juga disoroti, terutama dalam mempertimbangkan peran kunci yang dimainkan petani kecil untuk mempromosikan sistem pangan yang berkelanjutan, tangguh, dan beragam.
“Mengamankan hak atas tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah, baik bagi masyarakat adat, komunitas peternak pastoral, kelompok tani, perempuan, dan pemuda lebih relevan di saat sekarang dibanding tahun sebelumnya. Inilah mengapa kita membutuhkan solusi yang memperhitungkan potensi keragaman sistem pangan di kawasan ini,” Ujar Anthony Marzan, People's Campaign for Agrarian Reform Network (AR Now!) di Filipina.
Dalam konteks inilah ketiga organisasi gerakan AFA, ARNow! dari Filipina dan International Land Coalition Asia (ILC Asia) yang berbasis di Jakarta k menyelenggarakan acara forum regional ini.
Koordinator regional ILC Asia Saurlibn Siagian mengatakan, forum iitu bertujuan untuk mempromosikan kolaborasi multi-aktor dalam memperkuat pertanian kecil melalui agenda dan kebijakan, terutama untuk memperkuat suara petani kecil, peternak tradisional, masyarakat adat ,dan komunitas lokal agar suara mereka terdengar dalam agenda global seperti UNDFF dan Food Systems Summit (FSS).
:Dalam dua hari kedepan, kami juga akan membahas pelanggaran hak asasi petani kecil dan aktivis, serta meningkatnya kasus perampasan lahan di Asia selama pandemi Covid-19. Rekomendasi dan solusi yang dibahas di sini akan disampaikan kepada badan-badan pemerintah dan pembuat kebijakan di seluruh kawasan, ” Ujar Saurlin Siagian.
Forum regional berikutnya yang akan fokus pada strategi, pelajaran utama, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan dan implementasi kebijakan pertanian berkelanjutan. Diskusi selanjutnya juga akan membahas diantaranya isu-isu yang bersinggungan dengan pertanian keluarga dan sistem pangan, seperti tentang aktivis hak atas tanah, pengetahuan masyarakat adat, dan jaminan hak atas tanah bagi perempuan. (RO/OL-7)
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
BADAN Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Dharma Jaya terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Ibu Kota dengan mengoptimalkan pengembangan rencana bisnis perusahaan.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Program Jaksa Garda Desa mengambil tema Pemberdayaan Lahan dan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka Swasembada Pangan yang dirangkaikan dengan penanaman bawang merah.
Dalam sambutannya, Novianto Sulastono mengatakan, keterlibatan Imigrasi dalam gerakan tanam jagung ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke 79.
Inisiatif ini menjadi bukti bahwa lembaga pemasyarakatan tak hanya bisa menjadi ruang pembinaan, tetapi juga motor penggerak ekonomi dan kedaulatan pangan daerah.
Bupati Samosir, Vandiko Gultom mengatakan program tanam padi bersama yang dilaksanakan bertujuan untuk mendukung Asta cita Presiden RI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved