Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong pengembangan korporasi petani dan nelayan. Dengan model korporasi, para petani dan nelayan diharapkan dapat membangun proses bisnis dari hulu ke hilir.
“Petani dan nelayan perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dan berada dalam sebuah korporasi sehingga diperoleh skala ekonomi efisien yang bisa memudahkan petani dan nelayan dalam akses pembiayaan, informasi, teknologi, serta meningkatkan efisiensi maupun memperkuat pemasarannya,” ungkap Jokowi, seusai rapat terbatas di Istana Bogor, Bogor, Selasa (5/10).
Jokowi mengungkapkan pengembangan model korporasi bagi petani dan nelayan diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Apalagi Jokowi mengakui pertanian saat ini merupakan sektor terbaik dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kuartal kedua sektor pertanian tumbuh positif 16,24 persen. Angka ini harus terus kita jaga momentumnya sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan,” jelas Jokowi.
Jokowi meminta agar ekosistem bisnis korporasi petani dan nelayan dibuat terpadu. BUMN, BUMD dan swasta besar tidak sebatas pengambil hasil panen, tetapi juga mendampingi korporasi petani.
“Kita perlu membangun sebuah model bisnis dengan ekosistem yang bisa di-link-an dan disambungkan mungkin dengan BUMN dan swasta besar," kata Jokowi.
Sebagai awal, Jokowi meminta jajarannya untuk fokus membangun satu atau dua model bisnis korporasi petani atau nelayan di sebuah provinsi. Dari model percontohan tersebut diharapkan bisa dijadikan benchmarking bagi wilayah lain.
"Belajar dari pengalaman, saya yakin akan banyak kelompok tani dan nelayan lain yang mau meng-copy, dan meniru kalau melihat ada contoh korporasi petani dan nelayan yang dilihat berhasil dan bisa mensejahterakan," lanjutnya.
Pemerintah sendiri sudah berencana untuk mengimplementasikan model korporasi dalam pengembangan food estate. Pada saat mengunjungi pembangunan food estate di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 12 September lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan pengembangan food estate akan menggunakan konsep klaster berbasis korporasi
Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani, katanya, diyakini mampu mewujudkan kelembagaan ekonomi petani yang berbentuk badan usaha di kawasan pertanian. Tujuannya, mendorong petani berdaulat mengelola seluruh rantai produksi usaha tani, mulai pengolahan hingga pemasaran.
"Korporasi petani mengutamakan daya saing, inovasi dan kreatifitas menghadapi lingkungan bisnis pertanian yang dinamis dan penuh tantangan," terang Mentan Syahrul. (RO/OL-09)
Berdasarkan data proyeksi neraca pangan nasional, komoditas cabai rawit diproyeksikan mengalami surplus sebesar 54 ribu ton pada Februari 2026.
Kenaikan harga cabai rawit merah dipicu berkurangnya pasokan dari Kabupaten Kepahiang, sementara harga beras premium Rp16.000/kg dan beras medium Rp13.750/kg.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
Untuk itu semua jagal wajib menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging di Pasar tidak lebih dari Rp130.000/kg
Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK.
SEORANG nelayan Petaling Kabupaten Bangka diterkam buaya saat memancing ikan di sungai Limbung, Selasa (10/2) malam. Korban ditemukan menyangkut di jaring ikan, Rabu (11/2) pagi.
Pemkab Indramayu mengalokasikan pembayaran premi asuransi untuk 1.000 nelayan.
Cuaca ekstrem tersebut berupa hujan deras yang diikuti dengan angin kencang. Kondisi tersebut bisa menimbulkan terjadinya gelombang tinggi yang berbahaya untuk nelayan
Kecurigaan nelayan muncul ketika RMM menolak memberikan uang panjar untuk pembelian bahan bakar kapal dengan alasan pembayaran akan dilakukan setelah kegiatan memancing selesai.
Kondisi tersebut menyebabkan kapal yang baru kembali melaut harus menunggu hingga delapan jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti kondisi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved