Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
SIKAP adaptif, responsif, dan peduli dalam mengelola keuangan negara kala menghadapi pandemi covid-19 diyakini sebagai modal utama untuk mendorong kebangkitan ekonomi Tanah Air. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak seluruh jajarannya untuk mengadopsi sikap tersebut.
“Kita harus adaptif, kita juga harus responsif dan kita harus peduli untuk menangani, mengatasi covid ini, dan mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia kembali,” cetus Menkeu dalam Kick Off Rangkaian Peringatan Hari Oeang ke-74 yang dilansir, kemarin.
Bendahara negara, menurut Sri Mulyani, harus memiliki kemampuan adaptif, responsif, dan kepedulian tinggi dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai instrumen fiskal. Adaptif, misalnya, dapat ditunjukkan dengan pola kerja dan perumusan kebijakan yang berubah total akibat pandemi.
Responsif, tambah Menkeu, dapat ditunjukkan melalui perumusan kebijakan APBN untuk menjawab kebutuhan seluruh masyarakat yang terdampak pandemi, seperti kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha bahkan kepada pemerintah daerah.
Peduli dapat ditunjukkan dengan melakukan perubahan dan kepekaan dalam menghadapi pandemi. Kepedulian itu ditujukan untuk menjaga daya tahan ekonomi Indonesia dari tekanan dampak pandemi covid-19.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga meminta seluruh jajarannya untuk mematri tekad yang sama untuk menjaga keuangan negara.
Paralel dengan Menkeu, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Mohammad Said Abdullah menuturkan sikap adaptif pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menangani pandemi merupakan jalan keluar yang bisa ditempuh.
Menurutnya, di tengah tekanan pandemi berbagai langkah dan kebijakan tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. “Berbagai keterbatasan gerak dan interaksi hendaknya tidak menjadi hambatan dalam menjalankan program strategis. Kemampuan adaptasi inilah yang harus bisa dijawab jajaran pemerintahan,” imbuh Said, kemarin. (Iam/X-6)
ANGGARAN program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Undang-Undangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mencapai Rp335 triliun sudah direvisi Sri Mulyani
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved