Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
SIKAP adaptif, responsif, dan peduli dalam mengelola keuangan negara kala menghadapi pandemi covid-19 diyakini sebagai modal utama untuk mendorong kebangkitan ekonomi Tanah Air. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak seluruh jajarannya untuk mengadopsi sikap tersebut.
“Kita harus adaptif, kita juga harus responsif dan kita harus peduli untuk menangani, mengatasi covid ini, dan mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia kembali,” cetus Menkeu dalam Kick Off Rangkaian Peringatan Hari Oeang ke-74 yang dilansir, kemarin.
Bendahara negara, menurut Sri Mulyani, harus memiliki kemampuan adaptif, responsif, dan kepedulian tinggi dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai instrumen fiskal. Adaptif, misalnya, dapat ditunjukkan dengan pola kerja dan perumusan kebijakan yang berubah total akibat pandemi.
Responsif, tambah Menkeu, dapat ditunjukkan melalui perumusan kebijakan APBN untuk menjawab kebutuhan seluruh masyarakat yang terdampak pandemi, seperti kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha bahkan kepada pemerintah daerah.
Peduli dapat ditunjukkan dengan melakukan perubahan dan kepekaan dalam menghadapi pandemi. Kepedulian itu ditujukan untuk menjaga daya tahan ekonomi Indonesia dari tekanan dampak pandemi covid-19.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga meminta seluruh jajarannya untuk mematri tekad yang sama untuk menjaga keuangan negara.
Paralel dengan Menkeu, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Mohammad Said Abdullah menuturkan sikap adaptif pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menangani pandemi merupakan jalan keluar yang bisa ditempuh.
Menurutnya, di tengah tekanan pandemi berbagai langkah dan kebijakan tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. “Berbagai keterbatasan gerak dan interaksi hendaknya tidak menjadi hambatan dalam menjalankan program strategis. Kemampuan adaptasi inilah yang harus bisa dijawab jajaran pemerintahan,” imbuh Said, kemarin. (Iam/X-6)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved