Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
SIKAP adaptif, responsif, dan peduli dalam mengelola keuangan negara kala menghadapi pandemi covid-19 diyakini sebagai modal utama untuk mendorong kebangkitan ekonomi Tanah Air. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak seluruh jajarannya untuk mengadopsi sikap tersebut.
“Kita harus adaptif, kita juga harus responsif dan kita harus peduli untuk menangani, mengatasi covid ini, dan mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia kembali,” cetus Menkeu dalam Kick Off Rangkaian Peringatan Hari Oeang ke-74 yang dilansir, kemarin.
Bendahara negara, menurut Sri Mulyani, harus memiliki kemampuan adaptif, responsif, dan kepedulian tinggi dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai instrumen fiskal. Adaptif, misalnya, dapat ditunjukkan dengan pola kerja dan perumusan kebijakan yang berubah total akibat pandemi.
Responsif, tambah Menkeu, dapat ditunjukkan melalui perumusan kebijakan APBN untuk menjawab kebutuhan seluruh masyarakat yang terdampak pandemi, seperti kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha bahkan kepada pemerintah daerah.
Peduli dapat ditunjukkan dengan melakukan perubahan dan kepekaan dalam menghadapi pandemi. Kepedulian itu ditujukan untuk menjaga daya tahan ekonomi Indonesia dari tekanan dampak pandemi covid-19.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga meminta seluruh jajarannya untuk mematri tekad yang sama untuk menjaga keuangan negara.
Paralel dengan Menkeu, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Mohammad Said Abdullah menuturkan sikap adaptif pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menangani pandemi merupakan jalan keluar yang bisa ditempuh.
Menurutnya, di tengah tekanan pandemi berbagai langkah dan kebijakan tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. “Berbagai keterbatasan gerak dan interaksi hendaknya tidak menjadi hambatan dalam menjalankan program strategis. Kemampuan adaptasi inilah yang harus bisa dijawab jajaran pemerintahan,” imbuh Said, kemarin. (Iam/X-6)
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved