Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan tindakan pengamanan (safeguards) perdagangan barang pakaian dan aksesori pakaian.
Ketua KPPI Mardjoko menuturkan investigasi yang dimulai pada Kamis (1/10) lalu itu berangkat dari bukti awal permohonan yang diajukan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Di bukti awal itu, API menemukan adanya lonjakan jumlah impor barang pakaian dan aksesori pakaian.
"Selain ada lonjakan impor, terdapat pula indikasi awal mengenai kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan jumlah impor barang tersebut," ungkap Mardjoko dalam keterangan resminya, kemarin.
Dalam laporan API tersebut, sambungnya, impor barang pakaian dan aksesori pakaian terdiri atas 18 nomor harmonized system (HS) 4 digit, yaitu 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, dan 6214. Uraian dan nomor HS tersebut sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017.
Kerugian serius itu terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri pada 2017--2019. Indikator itu, antara lain, keuntungan yang turun secara terus-menerus. Hal itu diakibatkan oleh menurunnya volume produksi dan penjualan domestik
Indikator lainya, lanjut Mardjoko, ialah adanya peningkatan volume persediaan akhir atau jumlah barang yang tidak terjual, menurunnya kapasitas terpakai, berkurangnya jumlah tenaga kerja, dan menurunnya pangsa pasar industri dalam negeri di pasar domestik.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam tiga tahun terakhir yakni 2017--2019 terjadi peningkatan jumlah impor barang pakaian dan aksesori pakaian dengan sebesar 7,33%.
Pada 2017 impor barang itu tercatat sebesar 47.926 ton, kemudian pada 2018 naik 8,11% menjadi 51.815 ton dan pada 2019 juga naik 6,56% menjadi 55.214 ton.
Kementerian Perdagangan juga mencatat negara impor barang pakaian dan aksesori pakaian terbesar bagi Indonesia pada 2019 ialah Tiongkok dengan pangsa impor sebesar 79,29%, diikuti Bangladesh sebesar 5,74%, Vietnam 3,41%, dan Singapura 3,03%, serta negara lain dengan pangsa impor di bawah 3%. (Ins/E-2)
Pemerintah berjanji meninjau ulang kebijakan kuota impor daging sapi reguler pada Maret 2026, menyusul keberatan pelaku usaha swasta atas pemangkasan kuota yang dinilai terlalu drastis.
NILAI impor Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Oktober 2025 tercatat mencapai US$1.866.025.235,82.
Dengan pertukaran data berbasis elektronik antarotoritas negara, perubahan atau manipulasi dokumen menjadi sulit dilakukan.
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Oktober 2025, ekspor tercatat US$24,24 miliar dan impor US$21,84 miliar sehingga surplus US$2,39 miliar.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan neraca perdagangan barang pada Oktober 2025 mencatatkan surplus sebesar US$2,39 miliar.
Produksi kedelai dalam negeri hanya berkisar 300– 500 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan nasional mencapai 2,8 juta hingga 3 juta ton.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ASOSIASI Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menggelar pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna membahas berbagai persoalan strategis dalam penguatan ekosistem industri tekstil nasional dari sektor hulu hingga hilir.
Pelaku industri kecil menengah (IKM) Kota Bandung siap untuk memperluas pasar ekspor, terutama melalui kemitraan manufaktur dengan pelaku industri kreatif Australia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap identitas mafia penyelundupan tekstil, baja, dan barang lainnya yang siap ditangkap.
Hingga kuartal I 2025, investasi baru di sektor industri tekstil mencapai Rp5,40 triliun, menyerap 1.907 tenaga kerja tambahan, dan menjaga total lapangan kerja pada angka 3,76 juta orang.
ekonom menyebut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia berpotensi semakin besar, terutama di industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved