PEMERINTAH melalui Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan tindakan pengamanan (safeguards) perdagangan barang pakaian dan aksesori pakaian.
Ketua KPPI Mardjoko menuturkan investigasi yang dimulai pada Kamis (1/10) lalu itu berangkat dari bukti awal permohonan yang diajukan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Di bukti awal itu, API menemukan adanya lonjakan jumlah impor barang pakaian dan aksesori pakaian.
"Selain ada lonjakan impor, terdapat pula indikasi awal mengenai kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan jumlah impor barang tersebut," ungkap Mardjoko dalam keterangan resminya, kemarin.
Dalam laporan API tersebut, sambungnya, impor barang pakaian dan aksesori pakaian terdiri atas 18 nomor harmonized system (HS) 4 digit, yaitu 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, dan 6214. Uraian dan nomor HS tersebut sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017.
Kerugian serius itu terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri pada 2017--2019. Indikator itu, antara lain, keuntungan yang turun secara terus-menerus. Hal itu diakibatkan oleh menurunnya volume produksi dan penjualan domestik
Indikator lainya, lanjut Mardjoko, ialah adanya peningkatan volume persediaan akhir atau jumlah barang yang tidak terjual, menurunnya kapasitas terpakai, berkurangnya jumlah tenaga kerja, dan menurunnya pangsa pasar industri dalam negeri di pasar domestik.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam tiga tahun terakhir yakni 2017--2019 terjadi peningkatan jumlah impor barang pakaian dan aksesori pakaian dengan sebesar 7,33%.
Pada 2017 impor barang itu tercatat sebesar 47.926 ton, kemudian pada 2018 naik 8,11% menjadi 51.815 ton dan pada 2019 juga naik 6,56% menjadi 55.214 ton.
Kementerian Perdagangan juga mencatat negara impor barang pakaian dan aksesori pakaian terbesar bagi Indonesia pada 2019 ialah Tiongkok dengan pangsa impor sebesar 79,29%, diikuti Bangladesh sebesar 5,74%, Vietnam 3,41%, dan Singapura 3,03%, serta negara lain dengan pangsa impor di bawah 3%. (Ins/E-2)
