Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi menyambut baik koordinasi yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Mahkamah Agung (MA) dalam rangka memastikan hukum bagi pelaku usaha di tengah situasi pandemi Covid-19.
Menurut dia, pernyataan Menteri Sri Mulyani terkait peran dari sistem peradilan sangat menentukan kemajuan dari ekonomi suatu negara sudah tepat.
“Menurut kami sebagai pelaku usaha, itu pernyataan yang sangat tepat bahwa bisnis dengan hukum harus beriringan,” kata Widodo, Senin (28/9)
Kalau tidak ada kepastian hukum, tandasnya, akan berdampak juga langsung terhadap investasi yang dilakukan pelaku usaha terutama yang menggunakan dana swasta, atau tanpa memakai anggaran dana pemerintah baik APBN dan APBD.
“Ini sangat diperlukan oleh pemerintah, apalagi dengan pandemi covid-19. Karena pandemi covid itu menjadi tanggung jawab semua tanpa kecuali, bukan hanya pemerintah sendiri,” ujarnya.
Widodo berharap para pelaku usaha yang berinvestasi tidak memakai dana pemerintah seyogianya mendapat stimulus berupa kepastian hukum.
“Jangan ada tumpang tindih antara pusat dan daerah. Kalau ada tumpang tindih penegak hukum pun akan bingung mau pakai yang mana. Sehingga, ada celah buat oknum-oknum untuk melakukan langkah-langkah menghambat proyek ini. Jadi, stimulusnya kepastian hukum dan pusat dengan daerah harus selaras,” jelas dia.
Diketahui, Sri Mulyani mengatakan bahwa Kementerian Keuangan melakukan sinergi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memformulasikan kebijakan.
Pasalnya, situasi pandemi saat ini menjadi momentum bagi siapa saja yang hendak meminta keadilan dari keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.
“Beberapa kasus hukum sering muncul, baik yang sedang atau yang akan berpotensi muncul di kemudian hari. Tentu kita berharap peranan dari lembaga judicial menjadi sangat penting di dalam menentukan, juga menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bisnis,” kata Sri Mulyani. (Zuq)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
BERDASARKAN data AAJI terkait pertumbuhan penjualan premi setahun hingga semester I 2025, perusahaan asuransi ini menempati posisi teratas mencapai Rp2,0 triliun.
DANA pensiun swasta terbesar di Norwegia, KLP Pension, memutuskan untuk mencoret dua perusahaan raksasa industri pertahanan dari portofolio investasinya.
Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina, Francesca Albanese, membongkar keterlibatan sejumlah perusahaan internasional dalam mendukung genosida Israel itu.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo subholding dari PTPN III (Persero) mendapat apresiasi dari Pimpinan VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam kunjungan kerjanya ke Java Coffee Estate.
MEMASUKI usia ke-26 tahun, PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) yang memasuki usia ke-26 tahun berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan mitra kerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved