Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Partai NasDem Lestarie Moerdijat meminta petani tembakau menggalang dukungan luas dari masyarakat terkait dengan penolakan terhadap kebijakan pemerintah untuk menerapkan simplifikasi cukai rokok pada 2021.
Lestarie meminta para petani berdialog dengan Komisi IV yang membidangi masalah perkebunan, Komisi XI yang membidangi masalah anggaran, dan komisi lainnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dengan demikian, keberatan tersebut dapat disampaikan langsung oleh DPR kepada pemerintah.
"Sebenarnya tupoksi masalahnya ada di DPR RI. Karena itu, sebaiknya masyarakat petani tembakau atau industri hasil tembakau menyampaikan hal ini ke kawan-kawan di DPR RI," papar Lestarie saat berdialog secara daring dengan masyarakat industri hasil tembakau yang diwakili pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB) di Jakarta, Senin (21/9).
Pengurus APTI berdiskusi dengan Wakil Ketua MPR untuk menyampaikan penolakan atas rencana penaikan kembali tarif cukai rokok pada 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI NO.077/2020. Dalam PMK tersebut, selain akan kembali menaikkan tarif cukai di 2021, pemerintah berkeinginan memberlakukan simplifikasi penarikan cukai rokok.
Secara terpisah, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengharapkan pemerintah pusat lebih memperhatikan penyerapan tenaga kerja di daerah ketika menerapkan sebuah kebijakan di masa pandemi.
"Kami berharap pemerintah pusat bisa menimbang-nimbang terhadap kebijakan yang akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja," kata Bupati Bojonegoro Anna Muawanah.
Di Bojonegoro, selain sektor migas, sektor pertanian dan industri tembakau merupakan sumber perekonomian masyarakat karena menyerap banyak tenaga kerja.
Selain pertanian, industri tembakau menyerap tenaga kerja di sektor sigaret keretek tangan (SKT) di Bojonegoro. Kabupaten yang terletak di Jawa Timur itu merupakan salah satu daerah penghasil tembakau yang cukup besar. Bagi masyarakat setempat, industri SKT di Bojonegoro berperan penting secara ekonomi. Banyak warga yang menggantungkan kehidupan keluarga sebagai pekerja di SKT. (RO/E-3)
Kasus tambang pasir dan batu ilegal yang mencoreng program perhutanan sosial di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, memasuki babak akhir penyidikan.
bisnis bukan hanya mencari uang tapi juga sarana membuat masyarakat sehat melalui konsumsi berbahan lokal.
Kegiatan ini diikuti siswa sekolah dasar kelas 5–6 dari Bojonegoro dan Jakarta dengan semangat besar untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM).
SEBANYAK 6 peserta aksi tolak UU TNI dan RUU Polri di gedung DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, ditangkap aparat kepolisian.
Berdasarkan pantauan, debit permukaan sungai Bengawan Solo di wilayah Kelurahan Ledok Wetan Kabupaten Bojonegoro terus mengalami peningkatan.
Tindak lanjut dari Nota Kesepakatan ini adalah dibentuknya SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jatim di Kabupaten Bojonegoro.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
Tragedi longsor Bantargebang yang menewaskan 4 pekerja menjadi alarm krisis sampah. Simak analisis Eddy Soeparno soal implementasi Perpres PSEL 2025.
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam ekosistem Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved