KEMENTERIAN Keuangan mencatatkan terjadi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp500,5 triliun atau 3,05% hingga Agustus 2020. Deifisit itu dikarenakan kinerja penerimaan negara sebesar Rp1.034,1 triliun, lebih rendah dibanding belanja yang mencapai Rp1.534,7 triliun.
“Posisi Agustus, kita dalam posisi defisit mencapai Rp500,5 triliun, atau 3,05% terhadap PDB. Ini adalah kenaikan defisit yang sangat besar dibandig tahun lalu yang sebesar Rp197,9 triliun. situasi ini harus kita jaga meski kondisi dari SBN yield kita mengalami penurunan, namun kita tetap harus berhati-hati,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers realisasi APBN secara virtual, Selasa (22/9).
Ia menyebutkan, realisasi penerimaan negara yang sebesar Rp1.034,1 triliun itu berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp798,1 triliun atau 56,8% terhadap target yang ada di Perpres 72/2020 sebesar Rp1.404,5 triliun. Kinerja perpajakan itu mengalami pertumbuhan minus 13,4% bila dibandingkan capaian di Agustus 2019 yang sebesar Rp921,5 triliun.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai sumber penerimaan lain tercatat mencapai Rp232,1 triliun atau 78,9% terhadap target dalam Perpres 72/2020 yang sebesar Rp294,1 triliun. Meski begitu, pertumbuhan PNBP berada di zona minus 13,5% bila dibandingkan periode yang sama di 2019 sebesar Rp268,2 triliun.
Sedangkan sumber penerimaan lain berupa hibah, kata Sri Mulyani, mengalami peningkatan signifikan bilan dibandingkan dengan 2019. “Penerimaan hibah kita mencapai Rp4 triliun, agak meningkat dibanding kondisi tahun lalu yang hanya Rp0,5 triliun,” tuturnya.
Adapun realisasi belanja yang sebesar Rp1.534,7 triliun pada Agustus 2020 telah mencapai 56% dari target dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp2.739,2 triliun. Kinerja belanja itu mengalami pertumbuhan 10,6% bila dibandingkan capaian Agustus 2019 yang hanya Rp1.338,1 triliun. Besaran belanja itu berasal dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp977,3 triliun atau 49,5% dari target sebesar Rp1.975,2 triliun.
Belanja pemerintah pusat itu berasal dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang terealisasi Rp517,2 triliun atau 61,8% dari alokasi yang dianggarkan dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp836,4 triliun. Sedangkan belanja non K/L terealisasi Rp460,1 triliun atau 40,4% dari alokasi yang dianggarkan sebesar Rp1.138,9 triliun.
“Belanja saat ini adalah 49,5% dari total rencana belanja pemerintah pusat. Belanja K/L juga naik 7,4%, meski dibandingkna growth tahun lalu yang 9% ini lebih rendah, namun sebagian belanja non K/L utamanya penanganan covid melonjak sangat tinggi, yaitu Rp460 triliun dibandingkan tahun lalu Rp375,9 triliun, berarti terjadi kenaikan 22,4%,” imbuh Sri Mulyani.
“Artinya, berbagai tindakan untuk melakukan akselerasi belanja di dalam rangka meminimalkan dampak covid sudah mulai terlihat di bulan Agustus ini dan akan terus berlangsung di bulan September. Kita berharap triwulan III, maka belanja pemerintah bisa menyumbangkan secara positif dan kuat pada saat demand dari sisi konsumsi dan investasi dan ekspor mengalami posisi pelemahan,” sambung dia.
Peningkatan juga terjadi pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang terealisasi sebesar Rp557,4 triliun atau 73% dari alokasi yang dianggarkan dalam Perpres 72/2020 mencapai Rp763,9 triliun. Realisasi itu meliputi transfer ke daerah yang realisasinya mencapai Rp504,7 triliun dan belanja Dana Desa sebesar Rp52,7 triliun.
“Ini kita harapkan dalam kondisi covid dengan adanya belanja yang cukup besar pada kenaikannya di desa bisa memberikan ketahanan pada masyarakat desa. Dan belanja non K/L yang berhubungan dengan bansos bisa memberikan ketahanan kepada seluruh masyarakat yang sedang menghadapi covid,” pungkas Sri Mulyani. (OL-4)
