Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo berencana membangun kawasan Utara Jawa sebagai pusat industri. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini, pusat pertumbuhan industri di Jawa masih berada di Cilegon, Serang, dan Tangerang.
Rencananya, kawasan industri akan dikembangkan juga ke Jawa Barat bagian Barat. Di sana ada Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Subang yang siap dijadikan pusat industri.
"Kemudian wilayah pengembangan industri Jabar Timur ada Cirebon, Indramayu, dan Majalengka," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (22/9).
Baca juga: Pengembangan Pelabuhan Harus Punya Arah Jelas
Adapun wilayah Jawa Tengah ada Batang, Kendal, Semarang, dan Demak.
Sedangkan Jawa Timur ada Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Bangkalan.
Airlangga menyebut total ada 71 kawasan industri sepanjang koridor Utara Jawa. Nantinya, Subang akan dijadikan kawasan Industri logam pangan, dryport, transportasi, dan pengolahan makanan.
"Kemudian Majalengka, tempat Kertajati, untuk penerbangan kargo logistik, tekstil, pangan, juga plastik sintetik," ungkapnya.
Adapun daerah Indramayu akan dijadikan sentra pengembangan kimia hulu, pengolahan ikan, kimia dasar, hulu Agro, Petrokimia hulu, dan sintetik resin. Lalu Cirebon diproyeksikan menjadi tempat pengolahan ikan, furniture, perkapalan, industri pakan, dan bahan galian nonlogam. (OL-1)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved