Defisit Melebar, Penambahan Anggaran Vaksin Perlu Dirancang

EKONOM dari Bank Permata Josua Pardede menilai pemerintah perlu memikirkan ihwal bertambahnya anggaran pengadaan vaksin di 2021. Sebab ia memperkirakan bila vaksin diproduksi, maka permintaan vaksin akan tinggi.

"Perlu diperhatikan oleh pemerintah pada 2021 adalah kemungkinan adanya penambahan anggaran pada saat tersedianya vaksin karena perkiraan tingginya permintaan vaksin, sehingga akan mendorong kenaikan belanja pemerintah," kata Josua saat dihubungi, Jumat (11/9).

"Tersedianya vaksin merupakan salah satu langkah krusial dalam pemulihan perekonomian nasional sehingga pengadaan vaksin ini seharusnya juga merupakan prioritas utama pada tahun 2021," sambungnya.

Pernyataan Josua itu berkaitan dengan kesepakatan yang dicapai pemerintah bersama Badan Anggaran DPR ihwal pelebaran defisit menjadi 5,7% dalam postur sementara APBN 2021. Angka yang disepakati itu meningkat 0,2% dari yang disusun pemerintah dalam RAPBN 2021 sebesar 5,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dari kesepakatan itu pula pemerintah diminta untuk menjaga disiplin fiskal meski defisit diperlebar. Sumber pendanaan pada pembiayaan defisit disepakati harus berasal dari refocussing anggaran pemerintah dan bukan menambah utang yang telah dianggarkan.

Baca juga : Bank BJB Bantu UMKM Upgrade Warung Menjadi Lebih Modern

Josua bilang, kesepakatan untuk memperlebar defisit itu harus didasari pada upaya pemerintah untuk mengungkit perekonomian domestik baik dari sisi permintaan maupun produksi.

"Namun demikian, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 diperkirakan berkisar 3%-4% dan kecenderungan downside risknya didorong oleh kualitas penangangan covid-19 serta produktivitas dari stimulus ekonomi yang digelontorkan oleh pemerintah yang akan mendorong seberapa cepat pemulihan ekonomi," jelas Josua.

Kesepakatan memperlebar defisit APBN 2021, ditengarai karena penerimaan perpajakan diasumsikan menurun atau lebih rendah dari yang dipatok dalam RAPBN 2021. Penerimaan negara diperkirakan lebih rendah Rp32,7 triliun dari sebelumnya menjadi Rp 1743,6 triliun, sementara belanja negara mengalami kenaikan hanya mengalami kenaikan sebesar Rp2,5 triliun. 

"Penurunan penerimaan ini didorong oleh penurunan target penerimaan perpajakan, yang berarti bahwa pemerintah memproyeksikan bahwa pertumbuhan penerimaan relatif rendah dibanding perkiraan sebelumnya. Hal ini terjadi karena masih banyaknya sektor usaha penyumbang pajak yang belum dapat pulih sepenuhnya pada tahun 2021," terang Josua.

"Di sisi lain, dari sisi pengeluaran, usaha pemerintah untuk mempertahankan PEN dengan komposisi yang serupa dengan tahun ini patut diapresiasi karena hal ini menunjukan keseriusan pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi melalui sektor konsumsi," pungkasnya. (OL-7)