Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
EKONOM dari Bank Permata Josua Pardede menilai pemerintah perlu memikirkan ihwal bertambahnya anggaran pengadaan vaksin di 2021. Sebab ia memperkirakan bila vaksin diproduksi, maka permintaan vaksin akan tinggi.
"Perlu diperhatikan oleh pemerintah pada 2021 adalah kemungkinan adanya penambahan anggaran pada saat tersedianya vaksin karena perkiraan tingginya permintaan vaksin, sehingga akan mendorong kenaikan belanja pemerintah," kata Josua saat dihubungi, Jumat (11/9).
"Tersedianya vaksin merupakan salah satu langkah krusial dalam pemulihan perekonomian nasional sehingga pengadaan vaksin ini seharusnya juga merupakan prioritas utama pada tahun 2021," sambungnya.
Pernyataan Josua itu berkaitan dengan kesepakatan yang dicapai pemerintah bersama Badan Anggaran DPR ihwal pelebaran defisit menjadi 5,7% dalam postur sementara APBN 2021. Angka yang disepakati itu meningkat 0,2% dari yang disusun pemerintah dalam RAPBN 2021 sebesar 5,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dari kesepakatan itu pula pemerintah diminta untuk menjaga disiplin fiskal meski defisit diperlebar. Sumber pendanaan pada pembiayaan defisit disepakati harus berasal dari refocussing anggaran pemerintah dan bukan menambah utang yang telah dianggarkan.
Baca juga : Bank BJB Bantu UMKM Upgrade Warung Menjadi Lebih Modern
Josua bilang, kesepakatan untuk memperlebar defisit itu harus didasari pada upaya pemerintah untuk mengungkit perekonomian domestik baik dari sisi permintaan maupun produksi.
"Namun demikian, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 diperkirakan berkisar 3%-4% dan kecenderungan downside risknya didorong oleh kualitas penangangan covid-19 serta produktivitas dari stimulus ekonomi yang digelontorkan oleh pemerintah yang akan mendorong seberapa cepat pemulihan ekonomi," jelas Josua.
Kesepakatan memperlebar defisit APBN 2021, ditengarai karena penerimaan perpajakan diasumsikan menurun atau lebih rendah dari yang dipatok dalam RAPBN 2021. Penerimaan negara diperkirakan lebih rendah Rp32,7 triliun dari sebelumnya menjadi Rp 1743,6 triliun, sementara belanja negara mengalami kenaikan hanya mengalami kenaikan sebesar Rp2,5 triliun.
"Penurunan penerimaan ini didorong oleh penurunan target penerimaan perpajakan, yang berarti bahwa pemerintah memproyeksikan bahwa pertumbuhan penerimaan relatif rendah dibanding perkiraan sebelumnya. Hal ini terjadi karena masih banyaknya sektor usaha penyumbang pajak yang belum dapat pulih sepenuhnya pada tahun 2021," terang Josua.
"Di sisi lain, dari sisi pengeluaran, usaha pemerintah untuk mempertahankan PEN dengan komposisi yang serupa dengan tahun ini patut diapresiasi karena hal ini menunjukan keseriusan pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi melalui sektor konsumsi," pungkasnya. (OL-7)
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKM dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 4,5% hingga 5,3% di 2021 dan 5,4%-6% di 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditutup dengan cukup baik.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah memutuskan ru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12% per 1 Januari 2025.
Defisit APBN makin lebar hingga Rp153,7 triliun
DUNIA usaha berharap pemerintahan baru dapat merealisasikan target dalam APBN 2025. Ada dua aspek yang dinilai penting, yakni penerimaan pajak dan pengendalian defisit anggaran.
Defisit ini diperkirakan terjadi karena APBD lebih menekankan Belanja Hibah yang terus naik menjadi Rp 2,5 triliun dari PAD Rp10,2 triliun.
Presiden Joko Widodo menetapkan defisit anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved