Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Freeport Indonesia (PTFI) menyebut pembangunan smelter di Gresik baru 5,86%. Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR RI.
Wakil Presiden Direktur PTFI, Jenpino Ngabdi, menjelaskan pembangunan smelter berjalan lamban akibat pandemi covid-19. Alhasi, pengadaan barang terhambat.
"Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat pengadaan mengalami keterlambatan. Hingga Juli ini secara fisik baru 5,8% dari rencana awal, yakni 10,5%," papar Jenpino, Kamis (27/8).
Baca juga: Freeport Harap ESDM Setujui Perpanjangan Penyelesaian Smelter
Lebih lanjut, pihaknya mengajukan permintaan untuk pengunduran target pembangunan smelter di Gresik. Awalnya, pembangunan smelter ditargetkan pada 2023. Namun, manajemen PTFI minta target itu diundur menjadi 2024.
"Vendor dan EPC kontraktor belum mendapat finalisasi, karena mengalami kendala akibat pembatasan di negara masing-masing. Sehingga menyulitkan mereka bekerja efektif. Akibatnya, EPC kontraktor belum finalisasi biaya dan waktu," urai Jenpino.
Akan tetapi, sejumlah anggota Komisi VII DPR RI menolak usulan tersebut. Parlemen tidak ingin pandemi covid-19 menjadi alasan lambannya pembangunan smelter di Gresik.
Baca juga: Banyak Tantangan, Lifting Minyak Semester I 2020 Bisa Capai 94%
Wakil Ketua Komisi VII, Eddy Soeparno, menerima usulan dari anggota agar rapat dijadwal ulang. Dalam hal ini, dengan memanggil petinggi holding tambang MIND ID dan petinggi PTFI.
"Kami memutuskan untuk mengakhiri rapat. Kami minta PTFI nanti hadir dengan formasi lengkap. Nanti kami undang juga MIND ID dan Pemprov Papua, untuk memberikan penjelasan yang komprehensif," pungkas Eddy.
Eddy juga meminta PTFI untuk menyiapkan data yang lengkap dan dikirimkan ke anggota rapat sebelum rapat berlangsung. "Supaya kita bisa mempelajari, mendalami bahan itu. Sehingga rapat betul-betul efektif," tutupnya.(OL-11)
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendesak penjatuhan sanksi tegas terhadap oknum jaksa yang terbukti menyimpang dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha dari MMS Group Indonesia (MMSGI), memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026.
INDONESIA pada 2024 tercatat mengimpor sekitar 10,4 juta ton bijih nikel dari Filipina—angka yang diperkirakan melonjak menjadi 15 juta ton tahun ini.
Hal itu adalah bukti komitmen pemerintah dalam menegakkan kedaulatan sumber daya alam dan menertibkan praktik ekonomi yang merugikan rakyat.
Kepala Negara mengungkapkan enam unit smelter timah yang beroperasi tanpa izin di kawasan konsesi PT Timah telah disita aparat penegak hukum.
Presiden meninjau langsung Barang Rampasan Negara yang telah melalui proses hukum, sebelum kemudian dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Jaksa Agung kepada Kementerian Keuangan.
Bupati Kolaka Amri Djamaluddin mengungkapkan kehadiran Smelter Merah Putih yang dibangun putra bangsa, PT Ceria Corp, merupakan sebuah pencapaian besar di Kabupaten Kolaka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved