Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PT Freeport Indonesia (PTFI) menyebut pembangunan smelter di Gresik baru 5,86%. Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR RI.
Wakil Presiden Direktur PTFI, Jenpino Ngabdi, menjelaskan pembangunan smelter berjalan lamban akibat pandemi covid-19. Alhasi, pengadaan barang terhambat.
"Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat pengadaan mengalami keterlambatan. Hingga Juli ini secara fisik baru 5,8% dari rencana awal, yakni 10,5%," papar Jenpino, Kamis (27/8).
Baca juga: Freeport Harap ESDM Setujui Perpanjangan Penyelesaian Smelter
Lebih lanjut, pihaknya mengajukan permintaan untuk pengunduran target pembangunan smelter di Gresik. Awalnya, pembangunan smelter ditargetkan pada 2023. Namun, manajemen PTFI minta target itu diundur menjadi 2024.
"Vendor dan EPC kontraktor belum mendapat finalisasi, karena mengalami kendala akibat pembatasan di negara masing-masing. Sehingga menyulitkan mereka bekerja efektif. Akibatnya, EPC kontraktor belum finalisasi biaya dan waktu," urai Jenpino.
Akan tetapi, sejumlah anggota Komisi VII DPR RI menolak usulan tersebut. Parlemen tidak ingin pandemi covid-19 menjadi alasan lambannya pembangunan smelter di Gresik.
Baca juga: Banyak Tantangan, Lifting Minyak Semester I 2020 Bisa Capai 94%
Wakil Ketua Komisi VII, Eddy Soeparno, menerima usulan dari anggota agar rapat dijadwal ulang. Dalam hal ini, dengan memanggil petinggi holding tambang MIND ID dan petinggi PTFI.
"Kami memutuskan untuk mengakhiri rapat. Kami minta PTFI nanti hadir dengan formasi lengkap. Nanti kami undang juga MIND ID dan Pemprov Papua, untuk memberikan penjelasan yang komprehensif," pungkas Eddy.
Eddy juga meminta PTFI untuk menyiapkan data yang lengkap dan dikirimkan ke anggota rapat sebelum rapat berlangsung. "Supaya kita bisa mempelajari, mendalami bahan itu. Sehingga rapat betul-betul efektif," tutupnya.(OL-11)
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
Bupati Kolaka Amri Djamaluddin mengungkapkan kehadiran Smelter Merah Putih yang dibangun putra bangsa, PT Ceria Corp, merupakan sebuah pencapaian besar di Kabupaten Kolaka.
Bank Mandiri dan Ceria Corp memperkuat sinergi hilirisasi lewat ekspor perdana Low-Carbon Ferronickel (FeNi) dari smelter Merah Putih di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha MMS Solution dan bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI), resmi memasuki tahap Power On untuk smelter nikel matte high grade.
Smelter Merah Putih milik PT Ceria yang berlokasi di Wolo, Kabupaten Kolaka, untuk pertama kalinya berhasil memproduksi ferronickel.
Smelter Merah Putih PT Ceria mengusung teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) berkapasitas 72 MVA.
PRESIDEN Republik Indonesia, Prabowo Subianto meresmikan smelter emas Precious Metal Refinery (PMR) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved