Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meresmikan ruas Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) seksi empat. Tol sepanjang 74 kilometer (km) itu merupakan yang pertama dibangun di Aceh.
Jokowi menekankan, meskipun sedang berada di tengah pandemi, pembangunan infrastruktur tetap harus dilanjutkan.
Baca juga: Diguncang Triple Shock, Pertamina Optimistis Kinerja Tetap Baik
"Karena posisi infrastruktur kita masih tertinggal dari negara-negara tetangga. Itu membuat biaya logisitik kita jadi jauh lebih mahal dan menyebabkan daya saing kita menjadi tidak baik," ujar Jokowi saat meresmikan ruas Tol Sigli-Banda Aceh, Selasa (25/8).
Selain itu, keberadaan infrastruktur yang mumpuni juga diyakini akan membantu Indonesia bangkit dari keterpurukan akibat pandemi.
"Pembangunan infrastruktur akan menjadi salah satu strategi yang memberi daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.
Ia berharap, dengan tersambungnya Aceh dengan provinsi-provinsi lain di Sumatera, perekonomian di kawasan tersebut akan tumbuh secara lebih masif.
Lapangan kerja pun akan banyak tercipta baik selama maupun setelah proses pembangunan jalan tol. (OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved