Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang membantu 12 juta UMKM.
"Kami pikir, sektor UMKM ini, terutama sektor informal sangat mendominasi struktur perekonomian Indonesia. Data tahun 2019 menunjukkan sektor UMKM menyumbang 60,34% terhadap produk domestik bruto (PDB) kita," ujar Dasco, Rabu (12/8).
Baca juga: Jamkrindo Jadi Penjamin Permodalan UMKM dan Koperasi
Dasco mendukung langkah pemerintah yang akan segera merealisasikan program bantuan uang tunai senilai Rp2,4 juta per pelaku UMKM.
"Tentu kami berharap dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp28,8 triliun untuk 12 juta penerima bantuan ini bisa dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM kita sebagai modal usaha di masa pandemi covid-19 ini dan mampu menggerakkan roda perekonomian secara optimal," tuturnya.
Kemudian, dikatakan Dasco, yang juga penting diperhatikan adalah bantuan kredit dan subsidi bunga UMKM yang sudah berjalan. Harus dipastikan hal itu terlaksana dengan baik dilapangan.(OL-5)
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas distribusi dan kepercayaan publik terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional.
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina desak pemerintah gerak cepat cari 3 ABK WNI yang hilang di Selat Hormuz usai ledakan Musaffah 2 di tengah konflik Iran-Israel.
Kepanikan masyarakat tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh ketidakseimbangan informasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap jaminan pasokan negara.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved