Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang membantu 12 juta UMKM.
"Kami pikir, sektor UMKM ini, terutama sektor informal sangat mendominasi struktur perekonomian Indonesia. Data tahun 2019 menunjukkan sektor UMKM menyumbang 60,34% terhadap produk domestik bruto (PDB) kita," ujar Dasco, Rabu (12/8).
Baca juga: Jamkrindo Jadi Penjamin Permodalan UMKM dan Koperasi
Dasco mendukung langkah pemerintah yang akan segera merealisasikan program bantuan uang tunai senilai Rp2,4 juta per pelaku UMKM.
"Tentu kami berharap dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp28,8 triliun untuk 12 juta penerima bantuan ini bisa dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM kita sebagai modal usaha di masa pandemi covid-19 ini dan mampu menggerakkan roda perekonomian secara optimal," tuturnya.
Kemudian, dikatakan Dasco, yang juga penting diperhatikan adalah bantuan kredit dan subsidi bunga UMKM yang sudah berjalan. Harus dipastikan hal itu terlaksana dengan baik dilapangan.(OL-5)
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved