Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang membantu 12 juta UMKM.
"Kami pikir, sektor UMKM ini, terutama sektor informal sangat mendominasi struktur perekonomian Indonesia. Data tahun 2019 menunjukkan sektor UMKM menyumbang 60,34% terhadap produk domestik bruto (PDB) kita," ujar Dasco, Rabu (12/8).
Baca juga: Jamkrindo Jadi Penjamin Permodalan UMKM dan Koperasi
Dasco mendukung langkah pemerintah yang akan segera merealisasikan program bantuan uang tunai senilai Rp2,4 juta per pelaku UMKM.
"Tentu kami berharap dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp28,8 triliun untuk 12 juta penerima bantuan ini bisa dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM kita sebagai modal usaha di masa pandemi covid-19 ini dan mampu menggerakkan roda perekonomian secara optimal," tuturnya.
Kemudian, dikatakan Dasco, yang juga penting diperhatikan adalah bantuan kredit dan subsidi bunga UMKM yang sudah berjalan. Harus dipastikan hal itu terlaksana dengan baik dilapangan.(OL-5)
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved