Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KETUA Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan program bantuan subsidi upah khusus ditujukan bagi para pekerja yang masih aktif, termasuk bagi mereka yang mengalami pemotongan gaji atau dirumahkan.
Sementara, pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak dihitung sebagai penerima manfaat.
Budi menjelaskan pemerintah sudah memiliki program khusus bagi korban PHK yakni Kartu Prakerja. Bahkan program itu sudah berjalan sejak beberapa bulan lalu dan menyasar 3,55 juta orang.
"Sementara pemerintah melihat masih ada segmen yang kosong. Segmen ini unik, masih bekerja tapi mengalami pemotongan gaji atau dirumahkan. Mereka akan kita bantu untuk melengkapi bantuan sosial yang sudah diberikan kepada segmen-segmen sebelumnya," ujar Budi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/8).
Baca juga: Buruh Penerima Bantuan Ditambah jadi 15,7 Juta
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, hingga 30 Juni 2020, terdapat 15,7 juta pekerja yang terdaftar dan menjadi target penerima bantuan.
Mereka adalah pekerja yang masih berstatus aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki upah di bawah Rp5 juta per bulan. (A-2)
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa penanggung jawab yang jelas, aksi tersebut rawan menjadi anarkis dan berpotensi menciptakan kerusuhan.
Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit terbuka terhadap seluruh program K3 yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.
Menteri perburuhan yang pertama usai kemerdekaan adalah sosok perempuan pejuang yaitu SK Trimurti yang diangkat pada tahun 1947-1949
Ia pun membandingkan dengan upah buruh outsourcing atau tenaga kerja kontrak di Jakarta yang hanya menerima nominal minimum tertinggi Rp5,2 juta per bulan atau sekitar Rp170 ribu per hari.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Presiden Prabowo Subianto diharapkan berpihak pada pekerja dan buruh yang dituangkan dalam pidato Nota Keuangan Presiden RI pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved