Tambah Kuota, Target Kartu Prakerja Selesai Akhir Oktober

DEPUTI Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin mengungkapkan, kuota peserta program Kartu Prakerja yang mencapai 5,6 juta orang kemungkinan akan terselesaikan pada akhir Oktober 2020. Itu dikarenakan pada gelombang IV dan selanjutnya kuota peserta diperbesar menjadi 800 ribu orang.

“Kuota ini sudah ditetapkan sebesar 800 ribu per batch. Ke depan tetap akan 800 ribu kecuali ada keputusan lain yang ditetapkan komite. 800 ribu ini kita berharap kalau lancar semua kemungkinan target dari 5,6 juta peserta di 2020 ini terselesaikan di akhir Oktober,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (7/8).

Kuota sebesar 800 ribu peserta di tiap gelombang itu akan diprioritaskan kepada 2,1 juta pekerja yang ter-PHK dan dirumahkan akibat pandemi covid-19. Porsi yang akan diberikan ialah 80% atau 640 ribu orang di tiap gelombang. Pendaftaran gelombang IV akan dibuka pada Sabtu (8/8) pukul 12.00 WiB secara online (daring) maupun offline (luring).

Di kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan, bila sedianya proses pendafataran per gelombang dibuka selama satu pekan, pada gelombang IV ini manajemen belum dapat memastikan lamanya pembukaan pendaftaran.

Baca juga : Lebih dari 95% Peserta Kartu Prakerja Sudah Terima Insentif

Alasannya ialah manajemen ingin memaksimalkan kuota 80% bagi 2,1 juta pekerja terdampak pandemi sebagai peserta pelatihan Kartu Prakerja. Selain itu, Denni juga menginginkan adanya pemerataan peserta di tiap provinsi di Indonesia.

“Kami ingin memastikan mereka yang ada di depan gerbang yang jumlahnya 4,6 juta orang kemudian bisa masuk secara lancar dan 800 ribu itu per provinsi itu cukup. Sehingga aspek pemerataan bisa kita dapatkan,” terangnya.

Denni menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJamsostek guna mencari data pekerja informal yang juga terdampak pandemi. Pekerja informal, kata dia, juga menjadi prioritas program Kartu Prakerja untuk dijaring dan diberikan fasilitas dari pemerintah.

“Sejak awal kami bekerja sama dengan BPJamsostek. Kami telah memiliki kerja sama yang mencakup itu nantinya dan ini bisa dilakukan dengan cepat karena kami telah komunikasi mendalam. Yaitu melalui web services dengan BPJamsostek, di mana selain ada data dari pekerja penerima upah, ada juga pekerja bukan penerima upah. Jadi di situ kita kemudian bisa saling bertukar,” pungkas Denni. (OL-7)