Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank BJB) secara resmi ditunjuk pemerintah pusat menjadi salah satu bank penerima simpanan dana pemerintah. Penyimpanan dana di Bank BJB merupakan bentuk dukungan dari pemerintah agar Bank BJB dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya mandat untuk melaksanakan percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengatakan, kerja sama ini secara simbolis dilakukan melalui penandatanganan perjanjian antara pihaknya dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadyanto serta disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/7).
Yuddy mengatakan, pihaknya akan menggunakan dana sebesar Rp2,5 triliun tersebut sesuai peruntukan yang diharapkan. Salah satunya untuk menstimulasi perekonomian
lewat penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha, khususnya yang berskala mikro, kecil, dan menengah yang menjadi jantung perekonomian negara.
“Bank BJB akan bergerak cepat untuk melaksanakan amanat dari negara ini. Pada prinsipnya, kami mendukung penuh agenda pemulihan ekonomi nasional yang berorientasi
kepada kesejahteraan masyarakat, khususnya golongan rentan terdampak krisis. Kami akan menjalankan fungsi intermediasi perbankan sebaik-baiknya sambil tetap memegang teguh prinsip prudential banking,” kata Yuddy.
Sejauh ini, Yuddy mengatakan Bank BJB sudah menyusun sejumlah rencana partisipasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk untuk memanfaatkan secara optimal
penempatan dana pemerintah.
Bank BJB juga telah secara kontinyu menunjukkan dukungannya kepada pemerintah me lalui pelaksanaan-pelaksanaan instruksi pemulihan ekonomi, termasuk dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit, fokus pembiayaan kepada UMKM, serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM lewat program-program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat (Pesat) ataupun sejumlah turunannya. Sesuai dengan ketentuan, dana pemerintah ini tak boleh digunakan untuk membeli surat berharga negara (SBN) dan
tran saksi valuta asing (valas). (BY/E-1)
Pencatatan sukuk ini merupakan hasil dari konsistensi dan komitmen bank dalam menjawab tantangan industri perbankan syariah yang semakin kompetitif dan dinamis.
Siapkan masa pensiun sejak dini dengan DPLK bank bjb! Solusi investasi jangka panjang yang fleksibel, diawasi OJK, dan cocok untuk milenial serta freelancer.
Stres jelang masa pensiun?, Bank bjb siap juga aktif memberikan edukasi keuangan lewat workshop, webinar, dan materi digital yang gampang dipahami siapa saja.
Ridwan Kamil akan dipanggil oleh KPK dalam waktu dekat sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI atas langkah hukum yang diambil dalam kasus kredit bermasalah PT Sritex
PEMEGANG saham pengendali Bank BJB yang juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyesalkan keterlibatan BUMD Jabar dalam kasus korupsi Sritex. Kejadian itu sangat merugikan BJB.
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKM dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
KPK mendalami pemberian uang dalam pengurusan pencairan dana PEN Kabupaten Muna di Kemdagri sebagai pelicin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved