Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri akan mendapatkan gaji dan uang pensiun ke-13 dan akan dibayarkan pada Agustus 2020.
Meski APBN dan APBD 2020 tengah tertekan, langkah itu tetap diambil karena diharapkan dapat jadi stimulus perekonomian nasional. “Pembayaran gaji ke-13 direncanakan akan dilakukan pada Agustus 2020,” ungkap Ani, demikian ia karib disapa, dalam video conference, kemarin.
Ia menjelaskan, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp28,5 triliun yang akan dibayarkan APBN dan APBD. Untuk ASN di tingkat pusat, APBN mengeluarkan Rp6,73 triliun untuk gaji ke-13 dan
Rp7,86 triliun untuk uang pensiun ke-13. Sementara itu, ASN di daerah, APBD mengeluarkan Rp13,89 triliun.
Meski demikian, lanjut Ani, gaji dan pensiun ke-13 tidak akan diberikan kepada pejabat negara, eselon I, eselon II, dan pejabat setingkat.
“Gaji ke-13 diberikan kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri yang berada di luar kategori tersebut,” tegasnya. Ani menambahkan, untuk pelaksanaan kebijakan gaji ke-13 2020 itu, pihaknya
mengajukan perubahan PP 35/2019 dan PP 38/2019 karena kategori penerimanya berubah.
“Kami akan berkoordinasi dengan Menpan dan Rebiro dalam perubahan PP yang diharapkan bisa selesai dalam satu sampai dua minggu sehingga pada Agustus sudah bisa melakukan pembayaran,”
ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga memastikan bahwa pihaknya akan terus memantau pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 di setiap kementerian/lembaga (K/L) ataupun daerah mulai Agustus mendatang.
“Kita akan terus monitor, terutama perubahan PP 35/2019 dan PP 38/2019 untuk disegerakan dan pelaksanaan di tiap K/L dan daerah mulai Agustus nanti,” pungkas Ani.
Sebelumnya, ia mengatakan pihaknya masih mengevaluasi pelaksanaan APBN 2020 yang kini difokuskan untuk penanganan dampak pandemi covid-19. Evaluasi dilakukan mengingat pendapatan negara diprediksi terkontraksi hingga 10%, yaitu Rp1.699,9 triliun dalam target perubahan APBN pada Perpres 72/2020 dan defi sit diperlebar dari 5,07% menjadi 6,34%. (Des/E-2)
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved